Jakarta, Gatra.com - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengantisipasi kerumunan yang memenuhi Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Harusnya dia (Pemprov DKI Jakarta) sudah tau, mengantisipasi akan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerumunan,"ucap Trubus melalui sambungan telepon pada Senin (03/05).
Trubus menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta seharusnya membuat posko, melaksanakan 3T (Tracing, Testing, Treatment), dan tata kelola pembukaan serta penutupan pasar. Menurutnya, Pemprov tidak melakukan antisipasi dengan cara-cara tersebut, tapi publik menjadi pihak yang disalahkan.
Saat ini DKI Jakarta sedang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala mikro (PPKM Mikro). Trubus menuturkan bahwa adanya kerumunan di Pasar Tanah Abang adalah bukti PPKM mikro tidak berjalan baik.
"Ya, karena kerumunan masih terjadi berarti ini namanya tidak melaksanakan secara baik. Kalau melaksanakan baik secara mikro harusnya tidak terjadi,"ujar Trubus.
Trubus juga menyebutkan bahwa PD Pasar Jaya bisa mengantisipasi lonjakan pengunjung. Dilansir dari situs resminya, PD Pasar Jaya adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pengelolaan area pasar, membina pedagang pasar, ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa.
"Di situ intinya ada PD Pasar Jaya. Harusnya PD Pasar Jaya itu mengantisipasi akan terjadinya lonjakan pengunjung karena memang ini suasananya sudah suasana mau lebaran," ucap Trubus.
Meski begitu, Trubus tidak menutupi bahwa masyarakat yang datang ke Pasar Tanah Abang tidak menaati protokol kesehatan.
Sebelumnya, di media sosial beredar video Pasar Tanah Abang dan Stasiun KRL Tanah Abang disesaki pengunjung yang diunggah dalam rentang waktu 1 Mei dan 2 Mei 2021.
