Batam, Gatra.com – Mentri Dalam Negri Tito Karnavian mengaku kaget saat mengetahui banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba dari Malaysia, kedapatan menggunakan surat hasil swab PCR palsu dari negri jiran tersebut.

Menurutnya, hal ini harus ditanggapi secara serius oleh lintas sektoral yang terlibat dalam Satgas pemulangan TKI. Peningkatan jumlah personel aparat keamanan dan penambahan tenaga kesehatan untuk menangani TKI ini juga terus dibicarakan.

"Sebenarnya saya juga kaget setelah dapat masukan dari gubernur, tim Satgas, dan wali kota terkait banyak TKI yang diketahui positif Covid 19 setelah dilakukan swab di Batam. Setelah dilakukan intrograsi, sebagian besar mengaku tidak menjalani tes swab sebelum menyeberang," katanya, Minggu (9/5).

Tito menegaskan, pihaknya akan terus berkordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menanggapi permasalahan ini secara cermat dan efektif. Peningkatan pengawasan dokumen yang disinyalir palsu dengan mengerahkan sumber daya yang ada di kementrian terkait.

"Setiap permasalahan yang ada pada misi kemanusiaan ini, akan kami bahas dalam rapat di Istana bersama Presiden. Sebab, dari sekitar 200 orang TKI yang masuk setiap kali pemulangan, ada 30% dinyatakan positif Covid-19 dan kini total ada sekita 200 lebih TKI yang positif Covid tengah menjalani isolasi di Batam," ujarnya.

Tito juga mengusulkan, agar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) dapat menerbitkan Surat Pengganti Laksana Paspor (SPLP), yang berfungsi sebagai legalitas sementara. Pemberian SPLP ini untuk meminimalisir para TKI kembali ke Indonesia melalui jalur ilegal yang menjurus ke tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Batam dipilih sebagai pintu masuk bagi ribuan TKI dari Malaysia, lantaran memiliki fasilitas yang memadai untuk mengantisipasi dan menekan penyebaran Covid-19. Pengawasan terhadap misi ini juga lebih terkontrol dilakukan di Batam, seluruh biaya akan diserap melalui APBN yang dialokasikan melalui BNPB," tuturnya.