Jakarta, Gatra.com -
Koalisi Masyarakat Antikorupsi Indonesia (KMAI) yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah universitas hingga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) beberapa kota seperti Jakarta menolak hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut KMAI, tes yang diadakan tidak relevan dengan wawasan kebangsaan seseorang. Bahkan, beberapa pertanyaannya bersifat pribadi yang bahkan menjurus pelecehan.
"Mendesak Ketua KPK untuk membatalkan hasil seleksi TWK dikarenakan pertanyaan-pertanyaan TWK yang bersifat pribadi, seperti pertanyaan ajaran keyakinan, pertanyaan yang bersifat seksis, pertanyaan yang bermuatan pelecehan, pertanyaan yang menyinggung ras, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan wawasan kebangsaan seseorang," demikian disampaikan Koalisi Masyarakat Antikorupsi Indonesia dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/5).
Selain itu, KMAI menilai janggal keputusan pemberhentian 75 pegawai KPK karena tidak lolos seleksi tes aneh TWK. Pasalnya, semua pegawai yang tidak lulus tersebut mempunyai jejak integritas yang tinggi dalam pemberantasan korupsi.
Mendesak Ketua KPK untuk membatalkan pemberhentian terhadap 75 pegawai KPK yang diantaranya sudah terbukti rekam jejaknya memiliki integritas, berkomitmen tinggi dalam melakukan pemberantasan korupsi, tutur KMAI
Oleh karena itu, KMAI menilai, tes tersebut merupakan akal-akalan untuk menyingkirkan pegawai KPK. Hal itu diperkuat karena beberapa dari 75 pegawai tersebut, diketahui sedang menangani kasus-kasus besar seperti korupsi bantuan sosial (bansos) hingga korupsi lobster
"Mayoritas diantara mereka saat ini sedang mengawal kasus tipikor besar, seperti korupsi bantuan sosial (bansos), korupsi lobster, serta korupsi berbagai kepala daerah yang kemarin baru saja di tindak, ungkap KMAI
