Bandarlampung, Gatra.com - Pemprov Lampung berjanji akan memperbaiki pengawasan internal pada jajaranya setelah mendapat sorotan pada rapat dengar pendapat DPRD provinsi Lampung terkait lemahnya sistem pengawasan internal Pemprov Lampung.

" Pengawasan akan selalu menjadi fokus kita, pengawasan ini kan dinamis, tentunya APIP ( Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) akan di tingkatkan " ujar Sekprov Lampung Fahrizal Darminto kepada wartawan, Jumat, (21/5).

Untuk itu Fahrizal juga akan segera memerintahkan Inspektur Lampung untuk meningkatkan kinerja Aparat APIP di lingkungan inspektorat Lampung.

" Untuk peningkatan SDM APIP dilingkungan inspektorat Lampung akan ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan " sambungnya.

Sebelumnya dalam Pansus DPRD Lampung terhadap LHP BPK RI pada Rabu (19/5) salah satu poin Pansus menyoroti akan lemahnya pengawasan internal pemerintah Provinsi Lampung.

DPRD Lampung menilai lemahnya pengawasan internal pemprov pasalnya masih banyak temuan oleh BPK.

Diantaranya temuan kekurangan volume belanja atas pemeliharaan kendaraan tahun 2020 pada biro umum Setdaprov Lampung Rp.454,8 juta dan temuan mark up biaya penginapan sebesar Rp388,4 juta.

Untuk itu Pansus DPRD Lampung merekomendasikan agar pemprov Lampung meningkatkan kinerja APIP dan Inspektorat dengan peningkatan kapasitas ASN, sistem pengawasan inspektorat dan memperkuat fungsi panitia penerima barang.

" DPRD meminta penyusunan pengawasan secara menyeluruh dengan melibatkan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. " ujar juru bicara Pansus DPRD Lampung Budi Yuhanda.
Selain menyoroti lemahnya pengawasan, Pansus juga merekomendasikan pemprov Lampung terkait pengelolaan keuangan yang harus dibenahi, dan juga rencana peningakatan pendapatan dan optimalisasi PAD ditengah tantangan pandemi Covid-19.