Jakarta, Gatra.com – Pakar Aliansi Kebangsaan, Yudi Latief, mengungkapkan bahwa pro-kontra yang terjadi di ruang publik mengenai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut diapresiasi.

“Dispute atau pro-kontra di ruang publik yang menyangkut kriteria TWK ini sebenarnya sesuatu yang harus diapresiasi,” ujar Yudi dalam seminar bertajuk Bincang Kebangsaan: Kajian terhadap TWK KPK dari Perspektif Pengukuran pada Kamis, (28/5).

“Itu kabar baik, bukan kabar baik. Mengapa? Kita harus terbiasa bahwa pemerintah pusat bukan satu-satunya sumber kebenaran,” sambung Yudi.

Ia mengingatkan elemen masyarakat perlu bercermin dari sejarah di mana orang biasa atau masyarakat sipil memang harus bersikap skeptis terhadap kekuasaan. “Karena karena, kan, power tend to corrupt,” ujar Yudi.

Yudi juga mencatat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia sering digunakan sebagai alat penyalahgunaan kekuasaan.

“Untuk itu Pancasila tidak boleh dikembangkan hanya memusat pada negara, tetapi juga harus menampung arus pemahaman, pengertian, dari komunitas [masyarakat sipil] supaya ada check and balance antara perspektif negara dengan perspektif masyarakat dan nanti akan mencari titik-titik keseimbangan,” ujar Yudi.