Home Ekonomi Menkeu Sebut Ada 40 Nomor Identitas Penduduk Indonesia

Menkeu Sebut Ada 40 Nomor Identitas Penduduk Indonesia

Jakarta, Gatra.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa data kependudukan di Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri saat menggali potensi penerimaan negara dari pajak.

“Saat ini, penduduk Indonesia memiliki 40 nomor identitas. Nomor itu memiliki sistem sendiri-sendiri yang tersebar di berbagai lembaga dan instansi,” ungkapnya dalam webinar bertema ‘Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Penerapan SIN Pajak Demi Kemandirian Fiskal Indonesia’, Jumat (28/5).

Sri Mulyani menyebutkan, data tersebut meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Paspor, dan masih banyak lagi. Perbedaan nomor identitas selanjutnya menimbulkan kendala saat melakukan integrasi data.

“Akibatnya, kami harus melakukan konsolidasi, data matching, dan itu merupakan tantangan yang luar biasa. Data yang tidak terintegrasi akan sulit digunakan dalam data analytic,” ujarnya.

Menurut Menkeu, data yang terintegrasi tentu membutuhkan sebuah common identifier. Hal ini bisa menjadi sumber informasi yang bermanfaat, terutama saat mengidentifikasi aset dan keterangan lain terkait wajib pajak untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban pajaknya.

“Karena itu, kami sedang berupaya menyusun Perpres untuk integrasi data keuangan dengan menggunakan common identifier. Ini juga selaras dengan inisiatif satu data Indonesia yang telah diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019,” ujarnya.

Lebih lanjut Sri Mulyani menuturkan, sistem identitas yang sama bisa membuatnya terintegrasi dan memperkaya basis data pemerintah. Selain itu, turut menyediakan data yang makin terorganisasi, konsisten, dan memuat informasi penting untuk menggali penerimaan negara.

“Kami terus membangun sebuah sistem data yang makin reliabel, kredibel, dan bermanfaat untuk bahan membuat kebijakan yang lebih baik. Data merupakan fondasi penting bagi pengelolaan ekonomi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” katanya.

248