Jakarta, Gatra.com – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tengah melakukan incident response secara penuh terhadap dugaan kebocoran data peserta BPJS Kesehatan. Upaya itu berupa asesmen kerentanan (vulnerability assessment) terhadap sistem BPJS Kesehatan.

Juru bicara BSSN Anton Setiyawan menyatakan pihaknya harus bertindak secara cermat dan tepat agar layanan BPJS Kesehatan tetap berjalan. Pasalnya, sistem BPJS berperan penting bagi masyarakat saat mengakses layanan kesehatan.

“Jika benar trade actor ini masuk mengambil, ya kita harus kenali cara mengambilnya bagaimana, seberapa besar yang diambil, karena klaimnya kan 279 juta sedangkan data BPJS 222,4 juta,” tuturnya dalam diskusi virtual bertajuk ‘Darurat Perlindungan Data Pribadi’, Sabtu (29/5).

Menurut Anton, hal itu bisa ditelusuri dengan membuka log sistem dan memeriksa transaksi keluar yang anomali. Sebab, sistem BPJS Kesehatan dipakai nonstop, baik orang masuk rumah sakit, menebus obat, vaksinasi Covid-19, dan sebagainya.

Lebih lanjut Anton menyampaikan kronologi kejadian dugaan kebocoran data peserta BPJS Kesehatan. Sistem yang ada di BSSN menemukan anomali terkait indikasi penjualan data WNI sebanyak 279 juta di raid forum pada 12 Mei.

Oleh karena itu, BSSN segera memberitahu BPJS Kesehatan sebab struktur tabel yang beredar memiliki kesamaan. Selanjutnya BSSN melakukan koordinasi dengan Kominfo. Selain itu, juga berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri untuk penelusuran dan penegakan hukum.

Anton menuturkan, pihaknya sudah menyerahkan sampel data kepada BPJS untuk diverifikasi secara cermat dan tepat. Hal ini untuk memastikan apakah benar data tersebut merupakan data BPJS Kesehatan.

“Sampai sekarang belum ada konfirmasi dari BPJS Kesehatan. Secara teknis sih harusnya sepekan sudah bisa untuk melakukan verifikasi,” katanya.

Dia menambahkan bahwa tim penyelidik juga menelusuri secara cermat mengenai teknik yang digunakan pelaku, apakah murni dari luar atau juga ada faktor internal. Adapun respon lainnya seperti melakukan mitigasi risiko dan mendesak tata kelola berkelanjutan.