Jakarta, Gatra.com – Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), akhirnya ditetapkan sebagai tuan rumah gelaran Musyawarah Nasional (Munas) VII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada 25–30 Juni 2021.
Ketua Umum (Ketum) Kadin Sultra, Anton Timbang, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/6), menyampaikan, Sultra akhirnya dipilih sebagai tuan rumah setelah pihak terkait mempertimbangkan banyak hal.
Awalnya, Munas bakal dihelat di Bali. Namun, presiden meminta agar tidak dihelat di sana mengingat acara yang akan dihadiri banyak orang itu berdekatan dengan musim mudik dan dikhawatirkan memicu lonjakan Covid-19 seperti saat momen natal 2020 dan tahun baru 2021.
Lalu keluar opsi, yakni Munas dihelat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Labuan Bajo menyatakan tidak siap, sehingga Kendari akhirnya ditetapkan sebagai lokasi perhelatan.
"Dasarnya karena persoalan Covid sehingga akhirnya harus pindak ke Sulawesi Tenggara. Kami sendiri tidak punya peran, tidak punya kewenangan atau tidak punya kemampuan untuk mengubah pola pikirnya presiden supaya dia pindahkan ke Sultra," ujarnya.
Anton menyambut baik penunjukan Sultra sebagai tuan rumah. Pasalnya, saat pelantikannya sebagai Ketum Kadin Sultra pada Januari lalu, ia menyampaikan, jika memungkinkan Sultra menjadi tuan rumah Munas.
Menurutnya, ini sebagai kesempatan yang baik bagi Sultra. "Yang paling terpenting, gubernur dan kami ingin dengan momen Munas yang dihadiri presiden, kami ingin launching yang namanya aspal Buton," katanya.
Peluncuran aspal Buton ini sangat penting, mengingat ini merupakan harta kekayaan Indonesia yang belum diproduksi massal. Padahal, kebutuhan aspal secara nasional begitu besar sehingga Indonesia harus impor dari Singapura. Indonesia mengimpor 1,3 juta sampai 1,4 juta ton aspal per tahun yang menguras cadangan devisa negara sekitar Rp40 sampai Rp46 triliun.
"Kita punya aspal sendiri. Nah momentum inilah yang kita ingin ambil pada saat Munas. Jadi tidak ada tendensi lain persoalan dukung mendukung [calon] karena itu sudah jauh hari kami targetkan sebelum ada deklarasi calon," ujarnya.
Ia mengharapkan Munas yang rencananya dihadiri presiden, menteri, serta para pengusaha naungan Kadin ini, melahirkan minat investor untuk mengembangkan aspal Buton. Selain itu, pihaknya mengharapkan agar Keputusan Presiden (Kepres) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aspal Buton segera diterbitkan.
"Lewat Munas ini kan seluruh pengusaha besar Indonesia hadir, menterinya hadir, presidennya hadir. Nah momen ini yang harus dijelaskan [soal aspal]," ujarnya.
Ia melanjutkan, aspal alam hanya ditemukan di Trinidad dan Buton. Sedangkan yang lainnya merupakan aspal minyak. Adapun cadangan aspal di Trinidad diperkirakan akan habis dalam waktu 20 tahun ke depan, sedangkan cadangan aspal Buton butuh waktu 360 tahun baru bisa habis dengan asumsi produksi 1 juta per tahun.
Anton berharap, aspal Buton dapat digunakan secara maksimal, minimal untuk wilayah Sultra sehingga tidak perlu lagi tergantung dengan impor aspal cair. Adapun yang sudah menggunakan aspal dari Buton, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
"Tadinya saya ingin mengajak untuk membangun pabrik [aspal] di daerahnya masing-masing, tapi kalau KEK ini ada, maka saya mengajak ayo investasi ke Buton, bangun pabrikmu di situ, nanti hasil produksinya baru kirim ke daerah lain," ujar Anton.
