Jakarta, Gatra.com – DPR komisi VIII mendesak segera dilakukan pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) meski saat ini Malaysia sedang dalam keadaan lockdown.

“Timwas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PPMI) mendesak Kementerian Koordinator Bidang PMK untuk meningkatkan pelindungan kepada PMI di Malaysia yang terdampak kebijakan total lockdown oleh Pemerintah Malaysia, termasuk PMI yang menjadi korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang,” kata pimpinan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan 8 kementerian dan 3 lembaga terkait pemulangan 7.300 PMI di Malaysia, Nihayatul Wafiroh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).

Nihayatul juga meminta agar Kemenko PMK dan kementerian/lembaga untuk menguatkan kolaborasi lintas sektor terkait rencana pemulangan PMI dari Malaysia secara bertahap.

“Timwas PPMI turut merekomendasikan Kemenko PMK untuk membuka jalur kedatangan baru, baik melalui jalur laut maupun jalur udara untuk mencegah terjadinya penumpukan di jalur kedatangan yang sudah ada,” katanya.

Nihayatul yang akrab disapa Ninik itu juga meminta data PMI dilakukan secara by name by address agar bisa segera dilengkapi sebelum waktu kepulangan.

“Pemerintah dalam hal ini Kemenko PMK perlu mengklarifikasi kembali jumlah PMI dan data by name by address yang akan dipulangkan pada bulan Juni- Juli 2021 kepada pihak Pemerintah Malaysia. Timwas PPMI meminta agar kementerian/lembaga melakukan koordinasi untuk mengantisipasi rencana pemulangan PMI dari Malaysia,” terangnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, terkait antisipasi penyebaran virus Covid-19, Timwas PPMI juga meminta Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) asal PMI untuk menyiapkan sejumlah fasilitas pencegahan penyebaran Covid-19.

"Agar masing-masing Pemda dapat memberikan pelindungan yang optimal kepada PMI," ujarnya.