Jakarta, Gatra.com - Partai Demokrat mendesak kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang untuk mengakui kepengurusan yang sah jika mau bermediasi sebagai syarat mediasi.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat,  Teuku Riefky Harsa, pihaknya tidak setara dengan kelompok KLB. Sebab, Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan pihak yang sah secara hukum.

"Kami juga sudah menyampaikan bahwa kami ingin mediasi ini juga diawali dengan pengakuan DPP Partai Demokrat sebagai sebuah partai yang diakui negara. begitu juga hasil kongres dan keterpilihan AHY sebagai ketua umum," ujar Riefky di PN Jakarta Pusat, Kamis (3/6)

Riefky menyebut syarat-syarat tersebut merupakan sebagian poin yang masuk ke dalam proposal mediasi. Jika tidak, sengketa dualisme Partai Demokrat hampir pasti masuk ke tahap pengadilan.

"Itu kami sampaikan dalam proposal. Proposal itu sudah diserahkan 12 teman-teman [kelompok KLB] tadi dan hakim medasi memberikan waktu untuk membalas [proposal] juga secara tertulis," tutur Riefky.

Meski begitu, Riefky menyampaikan bahwa pihaknya sebenarnya ingin mencari jalan tengah dalam kasus ini. Namun, dengan syarat, kelompok KLB mengakui kepengurusan yang sah."Kita berharap, kita berdoa, ada jalan tengah. Tetapi tidak bisa mendahului karena kita juga harus menunggu respon tertulis dari pihak tergugat,"ungkap Riefky