Jakarta, Gatra.com - Koalisi masyarakat sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pertahanan agar tidak melanjutkan agenda penganggaran sebesar Rp1.700 triliun untuk sektor pertahanan.
Pasalnya, Koalisi yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat sipil seperti KontraS, ICW, Setara Institute dlan lain-lain menilai anggaran tersebut adalah berlebihan dan tidak tepat. Terlebih di tengah kondisi pandemi akibat penyebaran virus Covid-19 yang mengakibatkan kesulitan ekonomi di banyak negara, termasuk di Indonesia.
"Penganggaran akan membebani dan mencederai hati masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dan krisis ekonomi akibat pandemi," terang Koalisi dalam keterangannya, Kamis (3/6)
Meski begitu, Koalisi memandang modernisasi merupakan hal penting. Namun, upaya peningkatan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
Sebenarnya, pemerintah sudah memiliki program bertahap sejak 2009 yang bernama Minimum Essential Force (MEF). Oleh sebab itu, Koalisi mendesak pemerintah menuntaskan program MEF.
"Mendesak pemerintah untuk melanjutkan program modernisasi alutsista melalui skema Minimum Essential Force (MEF) yang sudah dirancang sejak 2009 dan akan berakhir pada tahun 2024," terang Koalisi.
