Jakarta, Gatra.com – Pihak Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menelaah laporan terdakwa Benny Tjokrosaputro mengenai dugaan pelanggaran kode etik dalam penyidikan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya.

"Masih ditelaah [laporan itu]," ujar Amir Yanto, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), kepada wartawan di Jakarta pada Kamis (3/6).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai tim yang tengah menelaah aduan Bentjok yang disampaikan kuasa hukumnya, Amir mengatkan, timnya dari Inspektorat Jamwas yang membidangi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

Soal pelaporan itu, Amir mengaku sudah membacanya. Menurutnya, isinya lebih bersifat teknis dalam penyidikan perkara tersebut. "Materi laporannya masalah teknis dan perkaranya sudah diputus oleh pengadilan," ujarnya.

Sebelumnya, Bentjok melaporkan Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejagug atas dugaan pelanggaran kode etik jaksa dalam penyidikan perkara korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.Bentjok mengadukan dugaan pelanggaran tersebut kepada ?kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Amir Yanto melalui tim kuasa hukumnya pada Jumat (7/5) lalu.

"Diduga melanggar doktrin Tri Krama Adhyaksa serta bekerja atau bertindak? tidak secara profesional," kata Fajar Gora, kuasa hukum Bentjok.

Dugaan pelanggaran tersebut, yakni tim penyidik diduga tidak memasukkan berita acara pemeriksaan 19 saksi ke dalam berkas perkara. Fajar merinci ke-19 orang saksi yang tidak dimasukkan ke dalam berkas perkara.

Menurutnya, dengan tidak dimasukkannya BAP ke-19 orang saksi tersebut ke dalam berkas perkara, maka mereka tidak dihadirkan di persidangan sehingga tidak bisa didengar keterangannya.

Padahal, sesuai ketentuan hukum yakni Pasal 185 Ayat (1) KUHP, lanjut Fajar yang didampingi sejumlah kuasa hukum Bentjok lainnya, keterangan saksi sebagai alat bukti adalah yang saksi nyatakan di pengadilan.

"Hal ini pelapor [Betjok] tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum mengenai fakta-fakta yang harus diperiksa serta yang harus dibuktikan di persidangan perkara Jiwasraya," katanya.

Fajar juga mengungkapkan, penyidik hanya membebankan kerugia keuangan negara dalam kasus Jiwasraya kepada Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro.

Padalah, sesuai fakta, ada 122 emiten lainnya yang? tercatat dalam portofolio investasi saham PT Asuransi Jiwasraya. "Bagaimana mungkin ke-122 emiten tidak dimintai pertanggungjawaban atas dugaan timbulnya kerugian negara," ujarnya.

Lebih jauh Fajar mengungkapkan, kliennya juga mempertanyakan mengapa penyidik tidak memeriksa ke-122 emiten tersebut. Padahal Pasal 1 angka 2 KUHAP mengamanatkan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana guna menemukan tersangkanya".

Tidak diperiksanya 122 emiten tersebut menjadikan alasan yang kuat bahwa mengakibatkan penghitungan kerugian keuangan negara menjadi tidak objektif.

Terakhir, penyidikan kasus ini sangat singkat, yakni mulai dari masuknya laporan pengaduan sampai pelimpahan berkas ke pengadilan hanya memakan waktu sekitar 4 bulan. Kerugian keuangan negara juga perlu ditunjang hasil audit dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK).

Menurutnya, penghitungan kerugian keuangan negara yang sangat besar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, BPK membutuhkan relatif lama. Cepatnya penyidikan hingga pelimpahan ke pengadilan ini menandakan penegak hukum terburu-buru dan seperti mengejar target.

"Dapat diduga telah terjadi pelanggaran Kode Perilaku Jaksa oleh para penyidik dalam melakukan pemeriksaan atau penyidikan," katanya.

Fajar menyebutkan, pihaknya meminta Jamwas agar segera mengambil tindakan hukum kepada tim penyidik soal proses penyidikan kasus Jiwasraya. "Demi penertiban sesuai undang-undang yang berlaku," katanya.