Jakarta, Gatra.com - Energy Technology Specialist dari Institute for Essential Service Reform (IESR), Idoan Marciano, mengungkapkan bahwa secara garis besar penyebab utama polusi udara adalah sektor transportasi dan industri.

“Khususnya di Jakarta yang merupakan kawasan urban, penyebab utamanya adalah transportasi. Salah satu rekomendasi kami untuk memitigasi permasalahan ini adalah untuk melakukan transisi menuju kendaraan listrik, khususnya untuk kendaraan penumpang beroda dua dan empat,” ujar Idoan dalam keterangan tertulis yang diterima Gatra.com, Jumat, (4/6).

“Selain untuk mengurangi polusi perkotaan, kami mendorong pemerintah agar melakukan transisi ini secepatnya untuk mendukung dekarbonisasi sektor transportasi,” sambung Idoan.

IESR merekomendasikan Jakarta untuk mempercepat transisi menuju kendaraan listrik. Apabila mobil listrik masih terlalu mahal, maka mereka menilai bahwa publik bisa berkontribusi dengan berpindah ke motor listrik atau transportasi umum. Selain itu, mereka mendorong Pemprov DKI untuk mendukung dan mempercepat pengadaan 100 bus listrik yang sebelumnya terhambat.

Peta jalan yang disusun IESR menyebutkan bahwa pada tahun 2050, Indonesia bisa berpotensi mencapai target zero emission di sistem energi, termasuk sektor transportasi dengan mengakselerasi pemanfaatan energi terbarukan dan kendaraan listrik. Mereka menilai bahwa target tersebut dapat diwujudkan selama ada komitmen politik yang kuat dan kerja sama yang erat antara pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, hingga publik.

Senada dengan Idoan, peneliti The International Council on Clean Transportation (ICCT), Tenny Kristiana, mengatakan elektrifikasi pada sektor transportasi menjadi jalan tercepat untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar fosil yang tak hanya memperburuk kualitas udara, tetapi juga memperparah keberlangsungan lingkungan hidup secara keseluruhan.

“ICCT mendukung untuk dilakukannya elektrifikasi pada sektor transportasi. Namun, perlu dicatat bahwa sumber listrik yang digunakan perlu juga diganti dari bahan bakar fosil menjadi sumber energi terbarukan, misalnya penggunaan biomassa, municipal solid waste, atau geothermal,” kata Tenny.

Di samping elektrifikasi, ICCT menilai bahwa pengembangan biofuel bisa terus dilanjutkan dengan berfokus pada biofuel yang berkelanjutan. Sebagai contoh, ICCT menyarankan penggunaan minyak jelantah untuk biodiesel.

Tenny mengungkapkan bahwa emisi yang dihasilkan dari biodiesel minyak jelantah jauh lebih rendah ketimbang biodiesel dari minyak sawit yang sumbernya masih mengandalkan konversi lahan. Belum lagi, ia menilai bahwa Indonesia memiliki potensi minyak jelantah yang tinggi yang sayangnya saat ini masih difokuskan ke ekspor.

“Pemerintah pusat bisa menjadikan pengumpulan minyak jelantah sebagai kebijakan nasional untuk mendukung program biodiesel. Opsi lainnya yakni pemerintah bisa memberikan insentif untuk minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel. Nanti pasar akan bergerak sendiri dalam pengumpulan minyak jelantah, maka nilai keekonomiannya akan masuk,” kata Tenny.

Sementara itu, Manajer Riset dari Traction Energy Asia, Ricky Amukti, mengatakan bahwa pemerintah perlu terbuka terhadap banyaknya pilihan sumber energi terbarukan di luar sawit yang bisa dijajaki di Indonesia.

“Kita sebagai konsumen tidak diberikan pilihan, tidak merdeka dalam memilih energi. Perlu komitmen dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang kondusif. Misalnya dengan memberikan insentif untuk penyelenggara energi alternatif yang bersih dan rendah emisi, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), geothermal (panas bumi), angin atau air,” kata Ricky.

Idoan menilai bahwa selain langkah strategis di sektor energi terbarukan yang didukung penuh pemerintah, masyarakat juga bisa berkontribusi pada upaya penyelenggaraan udara yang bersih. Salah satu langkah sederhana yang ia sarankan adalah melakukan konservasi energi dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, misalnya dengan bersepeda atau menggunakan kendaraan umum.

“Saya pikir ini merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat dalam mendukung kampanye untuk meningkatkan kualitas udara, seperti yang dilakukan Koalisi Ibukota,” tutup Idoan.