Jakarta, Gatra.com - Serapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam APBN 2021 sangat rendah. Hal tersebut mengakibatkan gagalnya upaya pemerintah memberikan stimulus pada pemulihan ekonomi nasional sektor perikanan.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa sampai dengan 1 Juni 2021, realisasii anggaran KKP sangat rendah yaitu hanya 24,07%. Oleh karena itu, perlu ada langkah terobosan dan antispasi agar spending atau serapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat ditingkatkan terutama dalam periode 3 bulan ini.
"Dari pagu Rp 6,5 triliun, KKP hanya mampu belanja sebanyak Rp 1,5 triliun atau sekitar 24,04%," kata Abdi, Senin (7/6).
Salah satu yang disayangkan Abdi adalah program budidaya perikanan hanya berhasil menyerap anggaran sebesar Rp193 miliar dari pagu Rp1,1 triliun. Angka tersebut menurut Abdi terlampau jauh dalam rentan waktu yang sudah berjalan cukup lama sejak APBN 2021 disahkan
"Ini ironis dan tidak sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan sektor budidaya di masa kepemimpinan Menteri Trenggono," ujar Abdi.
Abdi mengkhawatirkan bahwa kondisi ini akan mengakibatkan upaya peningkatan produksi perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan tidak akan mencapai sasaran. Apalagi, di tengah pandemi seperti saat ini, stimulus dari pemerintah sangat ditubggu oleh nrlayan.
