Home Ekonomi DPR & Pemerintah Sepakat Target Pertumbuhan Ekonomi 2022 Menjadi 5,5%

DPR & Pemerintah Sepakat Target Pertumbuhan Ekonomi 2022 Menjadi 5,5%

Jakarta, Gatra.com - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) dan Pemerintah telah menyepakati untuk menurunkan asumsi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2022 menjadi 5,5%. Sedangkan tingkat inflasi disepakati pada kisaran 3 persen plus minus 1 persen. Kemudian asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS disepakati kisaran Rp13.900 - Rp14.800.

Sehari sebelumnya saat rapat kerja antara Komisi XI DPR dan pemerintah (08/06), pertumbuhan ekonomi RI pada tahun 2022 ditargetkan berada pada rentang 5,2-5,8 persen. Namun, pada pembahasan tingkat selanjutnya yakni di Banggar DPR, angka tersebut diubah menjadi 5,4 persen sampai 5,5 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa, pemerintah tengah menimbang sejumlah indikator dan alasan baik sebagai pemicu optimisme dan tantangan Indonesia terkait aktivitas perekonomian di tahun mendatang.

"Kondisi pandemi yang harus kita tangani, vaksinasi yang harus kita perkuat, dan kondisi di lapangan yang terus harus dikelola dengan baik oleh pemerintah," ungkapnya saat Rapat Panja Banggar DPR RI dengan Pemerintah membahas Asumsi Dasar Kebijakan Fiskal tahun 2022 di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (9/06).

Lebih lanjut, Febrio menjelaskan bahwa rentang target pertumbuhan yang ditetapkan merupakan usulan yang telah dikaji dari berbagai indikator, terutama terkait ketidapastiaan ekonomi di tengah Pandemi.

“Kalau pertumbuhan ekonomi diusulkan 5,4 persen sampai 5,5 persen, menurut kami itu di dalam range yang kami usulkan. Memang lebih sempit tapi ketidakpastian itu masih digambarkan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Banggar (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah mendorong penyusunan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian laju inflasi. Menurutnya, perlu asumsi dasar kebijakan fiskal yang tepat di tahun 2022.

Lebih lanjut, Said menilai bahwa asumsi dasar fiskal harus senada terhadap rencana pemulihan ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal yang memadai. "Untuk itu perlu sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta Bank Indonesia untuk mengendalikan laju inflasi," ujarnya.

Tekait tantangan pandemi, Politisi PDI-P itu meyakini bahwa pemerintah akan fokus menanganinya dan mempercepat vaksinasi untuk mereduksi faktor ketidakpastian bagi sektor ekonomi pada tahun 2022 mendatang. "Kalau fokus, maka pertumbuhan pun bisa kita raih," pungkasnya.

 

198