Jakarta, Gatra.com - Kementerian Agama (Kemenag) menyebut bahwa pemerintah amat memahami gagalnya pemberangkatan jemaah haji dalam dua tahun terakhir dan akan berdampak pada antrian yang panjang. Terkait makin panjangnya antrean akan menjadi salah satu yang masih dikaji pemerintah.

Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Khoirizi, menyebutkan bahwa akan merespon keresahan masyarakat terkait makin mengularnya antrean haji akibat tidak ada pemberangakatan selama 2 tahun terakhir. Sejumlah langkah yang tengah disusun, dengan menguatkan beberapa regulasi.

"Misalnya, regulasi saat ini mengatur batasan usia untuk mendaftar haji 12 tahun. Selain itu, Kemenag juga melarang praktik pemberian dana talangan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk membayar setoran awal jemaah," kata Khoirizi dalam keterangannya, Kamis (10/6).

Langkah lainnya yang tengah diambil Kemenag adalah dengan terus menyuarakan agar Arab Saudi bisa segera meningkatkan sarana prasarana di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Khoirizi menyebut, dengan terjadinya peningkatan sarana prasarana tersebut, maka diharapkan diikuti dengan penambahan jumlah kuota haji. 

"Alhamdulillah, pada 2019, Indonesia mendapat tambahan kuota sebesar 10 ribu dari Saudi sehingga total kuotanya saat itu menjadi 221ribu. Kami rasa penambahan kuota perlu ditunjang perbaikan sarana. Kami berharap peningkatan sarana, utamanya di Mina, bisa segera dilakukan Saudi," tuturnya.

Khoirizi menegaskan, agar jemaah yang dalam dua tahun ini tertunda pemberangkatannya untuk tidak khawatir. Karena jemaah, akan tetap menjadi prioritas untuk diberangkatkan pada penyelenggaraan haji di tahun mendatang. "Jemaah Haji tahun 2020 yang tertunda akan tetap jadi prioritas," katanya.