Jakarta, Gatra.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Roadmap Reformasi Birokrasi agar dievaluasi secara matang dan akurat dalam rangka percepatan reformasi birokrasi. Hal tersebut ia sampaikan ketika menerima audiensi Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Kamis (10/06).
“Saya ingin roadmap (Reformasi Birokrasi) kalau memang masih relevan kita teruskan. Kalau memang perlu ada direvisi, barangkali perlu direvisi supaya lebih tepat. Atau mungkin perlu penyesuaian (adjustment),” tegas Ma'ruf Amin.
Sebagai Informasi, Ma'ruf Amin saat ini juga menjabat sebagai ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). Menurutnya, evaluasi Roadmap Reformasi menjadi hal yang krusial, pasalnya langkah itu akan membuat pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terus terlihat perkembangannya. Ma'ruf ingin reformasi birokrasi tidak berhenti di desain, namun harus diikuti langkah nyata.
“Kemudian yang kedua, kita ini sudah sampai dimana? Saya ingin pastikan capaian-capaian ini sudah dimana dari masing-masing yang kita inginkan itu dari target-target yang ingin dicapai itu”, imbau Ma'ruf.
Pada kesempatan itu, Ma'ruf meminta agar reformasi birokrasi terus dilaksanakan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar terus diakselerasi untuk menghindari ketimpangan pembangunan antardaerah.
“Saya minta, kita mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan langkah-langkah percepatan,” ujarnya.
Sebagai penutup, Wapres berharap kolaborasi dan sinergi antarlembaga terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah dapat terjalin dengan efektif.
Wapres meminta agar bentuk koordinasi dilakukan tidak dalam kelompok-kelompok yang terlalu besar, cukup terperinci sesuai fokus permasalahannya masing-masing.
Sementara itu, hadir memberikan laporan Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo yang mengungkapka bahwa fokus KPRBN untuk tahun ini adalah penataan struktur organisasi yang menjadi prioritas Presiden, yakni pengalihan pejabat eselon III dan IV menjadi pejabat fungsional tertentu.
Fokus berikutnya adalah mempercepat proses digitalisasi pelayanan publik dengan tema-tema tertentu, contohnya terkait perizinan, pariwisata, bantuan sosial, dan UMKM. “Dua program itu yang akan menjadi prioritas, paling tidak untuk dilaksanakan pada tahun ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eko menyatakan bahwa KPRBN akan turut mendisain birokrasi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang modern dan lincah dengan sumber daya manusia yang memiliki fleksibilitas tinggi agar mereka dapat berkarir tidak hanya di satu tempat.
“Supaya orang tidak berkarir di satu tempat saja. Jadi, seperti; auditor, akuntan, analis kebijakan nanti tidak hanya berkarir di satu kementerian tetapi dia bisa berputar di banyak kementerian,” ungkapnya.
