Bantul, Gatra.com -  Anggota Majelis Syuro Partai Ummat, Ahmad Hanafi Rais, menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo ini tidak punya legitimasi di mata masyarakat. Untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, menurut Hanafi, pemerintah wajib menegakkan keadilan.

"Saya melihat negara kita atau pemerintah sedang dalam posisi sulit. Meskipun mereka mampu mengonsolidasikan kekuatan politik, baik di dalam maupun luar parlemen," kata Hanafi, Sabtu malam (12/6) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hanafi melihat legitimasi pemerintah semakin berkurang. Contohnya, ketika pemerintah sudah memiliki aturan tentang Covid-19, dana bantuan sosial (bansos) untuk korban terdampak pandemi malah dikorupsi.

"Korupsinya pun luar biasa. Bahkan sampai sekarang kasus ini tidak jelas apakah sudah diusut dengan benar atau enggak tahulah saya. Ini baru satu contoh," ujarnya.

Menurutnya, kondisi pandemi membuat masyarakat susah mengurusi diri sendiri secara ekonomi. Maka pemerintah menjadi harapan utama.

Tapi, kata dia, pemerintah malah mengambil kebijakan yang tidak transparan dan banyak mismanajemen terutama dalam penanganan korupsi, hingga tidak memberi kepercayaan kepada publik bahwa hukum bisa ditegakkan secara adil.

"Kita berharap pemerintah bisa mengembalikan kepercayaan publik sehingga legitimasinya menjadi kuat. Tanpa keadilan, jangan berharap masyarakat bisa percaya," kata mantan anggota DPR dari PAN ini.

Menurut Hanafi, semua negara mengalami masalah seperti dirasakan Indonesia. Namun dengan menegakkan keadilan, kepercayaan masyarakat pada pemerintah dapat meningkat.

"Mestinya itu yang dilakukan pemerintah," ucapnya.

Ketika kebijakan pemerintah makin diskriminatif, dan tak menyelesaikan problem hukum, legitimasi yang diharapkan pemerintah dari masyarakat akan semakin jauh.