Medan, Gatra.com- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara (Sumut) Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa tingginya korupsi di lingkungan pemerintah merupakan dampak dari biaya politik yang cukup besar. Salah satu contohnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Samosir yang mencapai ratusan miliar. 

 

Hal itu diungkapkan mantan penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tersebut kepada wartawan saat Rakerda PDIP Sumut, Sabtu (12/6). Djarot mengatakan bahwa praktek politk uang merupakan dampak negatif yang kelihatan nyata. 

 

"Ini akibat politik biaya tinggi sebagai proses pelaksanaan demokrasi new liberal yang merusak sendiri sendi kemasyarakatan. Biaya politik yang sangat tinggi ini menjerat contoh kasus yang paling gampang kita lihat nanti, Samosir yang mencapai puluhan bahkan ratusan miliar. Hati hati, Sumut ini bisa kena seperti itu. Ini dampak dari sistem demokrasi kita," jelasnya. 

 

Kader PDIP harus menghindari upaya kotor dalam menjalankan mesin partai. Kader diwajibkan turun ke basis untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat dengan profesional serta dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa PDIP tidak menjalankan politik kotor seperti praktek politik uang. 

 

"Oleh karena itu penguatannya harus melalui konsolidasi partai,  gotong royong turun ke rakyat. Sehingga bisa meminimalisir praktek praktek politik uang. Korupsi marak karena praktek politik uang. Karena itu Mengawati menginstruksikan tidak boleh seperti itu," jelasnya. 

 

Selain akibat praktek politik uang, Djarot juga menilai bahwa kasus korupsi diakibatkan tingginya pungutan liar. Hal itu harus diberantas hingga ke akar akarnya. Agar mampu memberikan  kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. "Kita dukung kepolisian  untuk ini. Karena kita juga sudah sangat resah dengan ini. Baik yang dilakukan preman maupun oknum yang mengorganisir," jelasnya.