Banyumas, Gatra.com - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah mengimbau agar calon jemaah haji tak panik menanggapi pembatalan pemberangkatan haji pada 2021 ini. Terlebih hoax banyak bertebaran usai pembatalan haji.
Kepala Kantor Kemeterian Agama (Kankemenag) Kabupaten Purbalingga, Karsono mengatakan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji asal Indonesia yang diumumkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beberapa waktu lalu banyak memunculkan berita liar dan hoax di tengah masyarakat.
Menurutnya, berita yang banyak beredar di tengah justru kurang konstruktif dan memunculkan kecemasan di tengah masyarakat khususnya bagi calon jemaah haji. “Waktu Gus Menteri (Yaqut Cholis Qoumas) mengumumkan pembatalan keberangkatan haji, spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat membuat kegaduhan dan menimbulkan kecemasan pada calon jemaah haji,” katanya, dikutip Senin (14/6).
Dia menambahkan, ada kabar hoax seperti dana haji yang dikelola oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur sehingga dikabarkan dana yang telah setor sudah tidak ada. Selain itu, ada juga hoax bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki utang penyelenggaraan haji kepada pemerintah kerajaan Arab Saudi. “Semua itu tidak benar. Dana haji tidak digunakan untuk infrastruktur dan pemerintah RI tidak memiliki hutang terkait akomodasi dan lain-lain,” tandasnya.
Sementara, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Purbalingga, Khamimah. Dana haji yang mencapai Rp150 T dikelola dengan baik yang sesuai dengan Syariah yang ditetapkan dan itu juga demi kemaslahatan calon jemaah haji sendiri.
Dirinya menjelaskan, seharusnya calon jemaah haji membayar ongkos haji mencapai Rp70 juta dan hanya membayar Rp35 juta lebih. Artinya ada subsidi ongkos naik haji dari pemerintah yang datang dari perputaran dana yang tiap tahunnya bisa menghasilkan 7-8 triliun “Itu juga untuk jamaah sendiri. Itu disubsidi dari dana haji yang dikelola yang menghasilkan Rp 7-8 T pertahun,” jelas Khamimah.
Dia juga meminta kepada yang hadir yaitu koordinator calon jamaah haji dari masing-masing Kecamatan untuk meluruskan kabar yang tidak benar di tengah masyarakat. “Kami meminta kepada yang hadir untuk meluruskan kabar yang tidak benar tersebut. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ucapnya.
Koordinator jemaah haji Kecamatan Mrebet, Sugeng Kurniawan mengaku kecewa dan sedih dengan keputusan pemerintah yang tidak mengadakan ibadah haji di tahun 2021 ini. Namun, dirinya bersama calon jemaah lain memahami apa yang dilakukan pemerintah demi keselamatan, kesehatan dan keamanan. “Kami sedih dan kecewa untuk kali kedua kami tidak bisa berangkat. Tapi kami memahami keputusan pemerintah demi keselamatan kami,” kata Sugeng.
