Pekanbaru,Gatra.com- Direktur Eksekutif Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Riau, Kholis Romli, berharap usaha kecil dan menengah (UKM) mendapat perhatian lebih dari KADIN pusat pada periode selanjutnya.
Menurut Kholis,sektor UKM memiliki sejumlah persoalan yang mesti dipikul bersama. Ia meyakini sektor tersebut bakal memberikan efek ekonomi mumpuni jika dibenahi dengan serius. "Banyak UKM itu tak pemiliki business plan yang memadai. Artinya, perlu uluran dari pemerintah maupun organisasi untuk mengatasi persoalan ini, semacam pendampingan," urainya di Pekanbaru, Selasa (15/6).
Dikatakan Kholis, tanpa pengetahuan akan rencana bisnis, eksistensi usaha yang dimiliki pelaku UKM diperkirakan bakal tersendat. "Jangankan untuk berencana ekspansi, eksistensi usaha justru akan terancam bila tidak memiliki rencana bisnis. Padahal di setiap daerah pelaku UKM dari segi jumlah lebih dominan dibanding level bisnis yang lain," jelasnya.
Adapun Bank Indonesia Provinsi Riau menyebut ada 167 ribu UKM di Bumi Lancang Kuning. Usaha mikro tersebut jika dikelolah dengan baik dapat membantu provinsi meninggalkan ketergantungan pada sektor migas.
Kini pelaku UKM di Riau mulai masuk ke ranah online.
Kholis menambahkan, potensi ekonomi di sektor UKM itu bakal tergarap jika adanya komunikasi positif antar instansi. Oleh sebab itu KADIN kedepan perlu menyuguhkan gaya komunikasi yang dapat menggerakkan UKM. "Jadi, komunikasi yang sifatnya bottom up. Dan kolaborasi antar organisasi diperlukan guna mengurai persoalan ini," tandasnya.
Diketahui, pada 2020 Kementrian Koperasi UKM telah menyalurkan 100 persen BLT UMKM dengan total nilai Rp28,8 triliun. Bantuan ini diberikan perorangan atau per pelaku usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta, dengan target sebanyak 12 juta penerima.
