Home Politik Utang Naik, Pajak Naik, Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Ekonomi

Utang Naik, Pajak Naik, Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Ekonomi

Jakarta, Gatra.com – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan ekonomi akibat kenaikan utang terus menerus. Ia mengkritik berbagai kebijakan kenaikan pajak yang naik, sementara pertumbuhan ekonomi negatif.

Sukamta menilai pemerintah miskin inovasi dalam mencari sumber-sumber pembiayaan negara. “Utang pemerintah terus meningkat secara jumlah dan ratio terhadap PDB. Sejak 2015 hingga 2019 sebelum pandemi Covid-19. Bahkan utang menjadi sumber utama pembiayaan pemerintah ketika pandemi Covid-19,” ujar Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/6).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menyatakan, porsi utang yang sudah di atas 30% ditambah tingkat imbal hasil/bunga yang tidak efisien dan memberatkan. Angka itu menurutnya tajam dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN. “Jumlah utang yang terus membesar pada akhirnya rakyat Indonesia yang harus menanggung beban dengan kenaikan dan penambahan jenis pajak. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak memiliki inovasi kebijakan fiskal,” ungkap pria yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Ia mengutip data yang dipublikasi Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, bahwa utang pemerintah per akhir April 2021 telah mencapai Rp6.527,29 triliun. Utang melonjak 26% atau Rp1.355 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp5.172,48 triliun. Akibatnya rasio utang pemerintah mencapai 41,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sukamta juga menyoroti kenaikan utang dan jumlahnya yang besar ternyata tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. “Ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 masih resesi, hanya tumbuh negatif 0,74% padahal anggaran pemulihan ekonomi sangat besar. Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 21 Mei 2021 sebesar Rp183,98 triliun, atau sebesar 26,3% dari total pagu anggaran Rp699 triliun,” katanya.

Ia menambahkan, sebagian besar anggaran dipergunakan untuk membayar utang, belanja konsumtif rutin pemerintah yakni belanja pegawai dan barang. Sedangkan belanja modal rendah. “Akibatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara tumbuh lambat,” imbuh Sukamta.

Sementara itu, selain menambah utang, pemerintah juga terus menaikan berbagai pajak yang potensial menjadi sumber pendapatan negara. Salah satu yang menyita perhatian publik ialah rencana pungutan pajak untuk sembako.

“Rencana pemerintah memajaki sembako membuat rakyat merasa semakin diperas oleh negara. Berbagai sektor dan aktivitas masyarakat kini dipajaki. Namun pada sisi lain, ketika pajak bertambah namun tidak terjadi peningkatan kesejahteraan dan tidak tersedianya lapangan kerja dari beragam proyek pemerintah,” ucapnya.

Anggota Komisi I DPR itu berpesan agar pemerintah mencari mekanisme untuk pembiayaan negara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa memberatkan rakyat Indonesia.

159