Home Ekonomi Polemik Impor Emas, Pengamat: Ada Potensi Pajak Besar di Luar Memajaki Rakyat Kecil

Polemik Impor Emas, Pengamat: Ada Potensi Pajak Besar di Luar Memajaki Rakyat Kecil

Jakarta, Gatra.com - Menanggapi kasus dugaan penggelapan bermodus impor emas skala besar yang bernilai Rp47 triliun, Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni menegaskan bahwa kejadian tersebut perlu diungkap secara serius dan dibuka kepada publik.

Isu ini mulai mencuat dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Kejaksaan Agung (14/06). Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan bahkan menyebutkan bahwa terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp2,9 triliun atas praktek tersebut.

Terlepas dari kisruh tersebut, menurut Farouk, persoalan-persoalan seperti ini harusnya membuka mata Sri Mulyani bahwa sejatinya jika tidak terjadi banyak kebocoran, Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang besar tanpa harus menerapkan wacana yang sebelumnya ramai diperbicangkan terkait penerapan sejumlah pajak kepada rakyat kecil.

"Kita punya potensi perpajakan yang besar tanpa harus membuat sulit masyarakat banyak dengan model pajak sembako, peningkatan PPn dan lain sebagainya selama potensi-potensi kebocoran yang seperti terjadi sekarang ini dapat diatasi." jelas Farouk kepada pihak Gatra.com, Kamis (21/06).

Farouk menilai, dalam hal ini Sri Mulyani harus kembali meninjau kebijakan perpajakan yang ada, khusunya terkait masalah Bea Masuk emas ini. Pasalnya ada potensi penerimaan pajak yang sebenarnya dapat ditingkatkan.

"Kedua adalah meninjau kembali aturan perpajakan terkait klasifikasi impor emas. Khususnya terkait tarif Bea Masuk 0% untuk emas batangan yang akan diolah kembali (HS 7108.11.10), apakah jenis emas ini harus diberikan pembebasan pajak? Karena hal ini seperti yang kita lihat bersama sekarang ini, dijadikan alasan untuk pembebasan pajak." tegas Farouk.

"Walaupun misalnya import yang dilakukan masuk dalam klasifikasi yang berbeda yang seharusnya kena pajak 5%. Bahkan mungkin nilai 5% ini bisa dipertimbangkan untuk dinaikkan kembali." tambahnya.

Farouk juga mendorong agar Menkeu mengubah paradigma kebijakan pajak di Indonesia yang saat ini cenderung memanjakan kalangan atas, dan memberatkan bagi kalangan bawah.

"Kita ingin paradigma pajak itu berubah, dari membebani kelompok kelas menengah dan bawah, yang seharusnya paling berhak mendapatkan manfaat dari pajak, ke kelompok ‘super’ kaya yang selama ini justru paling menikmati kue pembangunan ekonomi, tetapi justru banyak luput dari perhatian pemerintah." ujar Farouk.

280