Semarang, Gatra.com – Wilayah zona merah Covid-19 di Jawa Tengah (Jateng) bertambah menjadi 13 daerah dari semula sebanyak 8 daerah. Daerah-daerah tersebut adalah Kebupatan Kudus, Demak, Pati, Grobogan, Jepara, Blora, Pekalongan, Semarang, Brebes, Tegal, Sragen, Wonogiri, dan Kota Semarang.
Dengan kondisi ini, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, memerintahkan kepada seluruh kepala daerah zona merah tersebut untuk melakukan lockdown mikro.
“Seluruh daerah zona merah Covid-19 harus menerapkan lockdown mikro, supaya mobilitas warga bisa ditekan sehingga penanganan bisa optimal,” katanya usai rapat percepatan penanganan Covid-19 di kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Senin (21/6).
Pengetatan-pengetatan di seluruh daerah di Jateng, khususnya yang masuk zona merah, lanjut Ganjar, harus dilakukan. Pihaknya telah mengirimkan surat edaran (SE) terkait pengetatan-pengetatan itu.
Menurutnya, sudah disampaikan kepada para bupati/wali kota tidak perlu ragu mengambil langkah lockdown mikro, begitu data epidemologis tinggi, langsung kunci. “Dengan begitu, mobilitas warga bisa ditekan sehingga penanganan bisa optimal,” ujarnya.
Daerah zona merah Covid-19 harus menutup tempat-tempat wisata, pusat keramaian, operasional toko, mal, dibatasi sampai pukul 21.00 WIB, dan menganjurkan ibadah di rumah saja.
“Saya sampaikan terima kasih, beberapa kepala daerah sudah menggelar aksi di rumah saja. Ini akan kita buat rutin, dan nanti akan ditambah pelaksanaannya,” ujar Ganjar.
Kepada seluruh bupati/wali kota, Ganjar juga meminta untuk terus melakukan peningkatan tempat tidur, baik ICU dan isolasi di rumah sakit hingga tempat isolasi terpusat. Jika ada yang kesulitan agar segera koordinasi dengan Pemprov Jateng.
Penambahan tempat tidur di Jateng saat ini sudah berjalan. Dalam rapat dengan Kementerian Kesehatan disebutkan bahwa penambahan tempat tidur isolasi di Jateng tertinggi, mencapai 40% atau sekitar 3.000 tempat tidur.
Di samping penambahan tempat tidur, bupati/wali kota perlu melakukan langkah antisipatif pembuatan rumah sakit darurat untuk penanganan Covid-19.
Untuk pembuatan rumah sakit darurat agar disiapkan dan dihitung betul kebutuhan sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan, peralatan, dan lainnya.
“Kami akan dukung rumah sakit darurat. Saya minta kalkulasi untuk penyiapan. Saat ini, rumah sakit darurat sudah ada di Solo, dan yang baru mengusulkan dari Banyumas,” ujarnya.
Ganjar menambahkan, seluruh bupati/wali kota melakukan kesepakatan-kesepakatan bersama. Tidak boleh ada perbedaan kebijakan dalam penanganan Covid-19.
“Kalau misalnya satu daerah tempat wisata dan kerumunan ditutup, daerah lain sekitarnya juga harus mengikuti. Jangan sampai satu melarang, satu mempersilakan,” katanya.
