Jakarta, Gatra.com - Wakil Presiden (Wapres) mengadakan pertemuan secara daring dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa untuk membahas Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada Senin (21/06).
Pada kesempatan tersebut Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melaporkan quick wins (program prioritas) sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020.
Sebagai informasi Quick wins merupakan bagian dari rencana aksi yang akan diselesaikan pada 2021-2022 dan akan digelar sebanyak 231 kegiatan yang tersebar di wilayah Papua.
“Tahun 2021 menjadi target persiapan. Pengelolaan komunikasi publik terpadu menjadi mandatori, kebutuhan peran bidang kehumasan dalam membangun public trust (kepercayaan publik) agar program pembangunan diterima, terlaksana, dan tentu saja mendapat dukungan dari seluruh stake holder (pemangku kepentingan) pembangunan,” jelas Suharso.
Sementara itu, Wapres Ma'ruf Amin mengawali dialog dengan memastikan lokasi rencana aksi percepatan pembangunan kesejahteraan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah sesuai dengan realitas di lapangan.
“Saya ingin bahwa lokus dari program kegiatan yang dirancang harus dapat menjawab tantangan kondisi kesejahteraan di wilayah Papua dan Papua Barat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin.
Untuk diketahui, Wapres Ma'ruf Amin merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020.
Pada kesempatan tersebut, tururt dibahas tentang 7 fokus program pembangunan kesejahteraan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
“Fokus pembangunan dalam 7 bidang sesuai dengan Inpres ya, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, usaha mikro dan kecil, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan pencapaian SDG’s (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan),” jelasnya.
Lebih lanjut, Bappenas mendapat instruksi oleh Wapres agar dapat memetakan permasalahan sekaligus dapat memastikan seluruh perencanaan dan program kerja sesuai dengan kebutuhan di tiap wilayah.
“Saya ingin agar perencanaan yang dibuat Bappenas sesuai dengan kondisi wilayah, sesuai 7 fokus bidang, sehingga wilayah yang memiliki tingkat kesejahteraan tertinggal bisa diidentifikasi dan tersedia program kegiatan,” ungkap Wapres.
“Intinya saya ingin memastikan program kegiatan yang dirancang itu ditujukan untuk menangani wilayah-wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang tertinggal,” tambahnya.
Wapres Ma'ruf memberikan contoh pada bidang pendidikan di Papua dengan masih tingginya angka putus sekolah, sementara di bidang kesehatan masih banyak warga kesulitan mengakses layanan kesehatan. Maka itu diperlukan data yang mutakhir guna merealisasikan program tersebut.
“Identifikasi harus dilakukan. Untuk memecahkan masalah, kita harus berbasiskan data, sehingga dapat dicari solusi yang tepat,” ujar Wapres.
Sebagai penutup, Wapres turut menyinggung tentang pentingnya identifikasi sumber pendanaan agar nantinya Bappenas dapat turut mendorong realisasi penggunaan anggaran tersebut.
“Kita perlu mengidentifikasi anggaran K/L yang tersedia dan dapat segera digunakan untuk menangani berbagai masalah kesejahteraan,” pungkas Ma'ruf Amin.
