Hari itu, Ahad, 14 Juli 2019. Saya hadir dan menyaksikan langsung pidato lengkap Visi Indonesia Jokowi-Amin di Sentul, Bogor. Dalam pidatonya, Jokowi kembali menegaskan bahwa ideologi kita adalah Pancasila, dan sebagai bangsa, kita ingin hidup harmonis dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dengan segala keanekaragaman budaya Indonesia.
Sebagai WNI yang tinggal di Amerika Serikat, saya dapat merasakan daya upaya Jokowi untuk mewujudkan hal ini, yang jelas bukan tanpa tantangan. Keberhasilan Jokowi tidak terlepas dari nyali, kesabaran dan keuletan dalam berstrategi: Dunia politik memang dinamis, namun saya percaya penuh Jokowi, yang memang telah saya dukung sejak Solo International Ethnic Music Festival (SIEM) pada tahun 2007 saat beliau masih menjadi Walikota.
Menjadi pemimpin adalah hasil proses politik yang panjang, yang hasilnya ditentukan tiga tahun ke depan. Menurut saya, ujian terberat bagi seorang Jokowi adalah bagaimana legacy beliau akan diteruskan, apakah pertarungan perebutan kekuasaan berbungkus pertentangan ideologi dan visi kebangsaan, masih akan berulang di pesta demokrasi yang akan datang. 2019, jelas meninggalkan luka elektoral yang dalam.
Tiga Tahun
Beban berat ini, bukan hanya PR bagi Jokowi seorang, namun adalah PR kita semua. Pada saat-saat tenang seperti inilah pesan visi kebangsaan dapat disampaikan dengan lebih jernih, tanpa hiruk pikuk mengenai cebong-kampret misalnya, dan tuduhan politisasi tergolong rendah karena perebutan kursi kekuasaan tidak sedang berlangsung. Tidak mungkin Pemerintah bekerja sendiri untuk menuntaskan hal ini.
Saat ini juga saat yang tepat untuk mengingatkan kembali bahwa bersatu dalam keberagaman bukan berarti mengubah nilai-nilai fundamental dan identitas pribadi: apapun suku ataupun agamanya, kita adalah Indonesia.
Satu hal yang saya amati, dan cukup menohok: alangkah indahnya apabila siapapun calon pemimpinnya, tidak ada pertanyaan atau keraguan sama sekali, apakah si calon tersebut akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang ingin mengubah dasar negara, sistem, maupun konstitusi.
Karena itu, saya berharap, iklim yang tercipta selama tiga tahun ke depan, cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai rakyat, kita juga harus cerdas dan kompak, memberikan pesan tegas bahwa tidak ada tempat bagi para calon pemimpin yang berideologi non-Pancasila, atau mereka yang tergoda main api demi konversi elektoral.
Namun, semua ini berujung kepada diri kita sendiri: apakah kita akan memberi tempat bagi delik ayat dan mayat, dan apakah ini mencerminkan visi kebangsaan Indonesia?
Kemerdekaan Hanya Modal
Kemerdekaan dan persatuan adalah sebuah modal yang harus diputar. Bukan karena pendahulu kita semua sepakat untuk merdeka - maka persatuan itu adalah suatu keniscayaan. Ia juga harus disertai kesadaran penuh untuk mengesampingkan perbedaan dalam mewujudkan satu bangsa dan penciptaan identitas kita Indonesia.
Apabila visi kebangsaan adalah suatu hal yang harus dipromosikan, maka Pemerintahan Jokowi perlu tenaga pemasaran yang handal untuk merebut monopoli pasar. Untuk menjadikan kehidupan berkebangsaan Indonesia sebagai sesuatu yang mainstream. Di mana ia menjadi episenter, pusat, dan acuan dalam kehidupan sehari-hari.
Supaya lebih menarik bagi kaum muda, pengemasannya juga harus menarik, karena bagi mereka, perang kemerdekaan hanyalah sebuah sejarah yang asing dan kurang menarik.
Dari New York, izinkan saya untuk berharap semoga hal ini tuntas sebelum perhelatan 2024 nanti. Terlepas siapapun pengganti Jokowi, yang terpenting adalah figur itu harus sejalan dengan visi kebangsaan.
Tiga tahun kedepan, mari kita bekerja bersama, dan saling mengingatkan, bahwa masing-masing dari kita punya tanggung jawab yang sama, yaitu membawa misi kebangsaan, karena kita, adalah, satu Indonesia.
Lia Sundah Suntoso
IDEAS-Indonesia Fellow, pendiri program World Vaccine Update, dan Presiden Asosiasi Pengacara Indonesia di Amerika Serikat
