Jakarta, Gatra.com – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agus Joko Pramono mengatakan bahwa kolaborasi data antar satuan kerja (satker) merupakan syarat utama terbentuknya arsitektur data keuangan negara yang komprehensif.

Agus menambahkan, perkembangan teknologi informasi memungkinkan BPK bekerja dengan menggunakan kombinasi data. Gabungan tersebut dapat diperoleh melalui kewenangan dengan data lainnya yang tersedia di domain publik.

“Seperti media sosial, berita online, maupun portal-portal lainnya yang mengandung data. Lingkungan data yang beragam ini membuka peluang bagi semua pihak, terutama BPK untuk memperoleh manfaat penggunaan konsep big data,” ungkapnya dalam seminar daring bertema ‘Integrated Auditing for The Public Sector’, Selasa (22/6).

Menurut Agus, kemajuan teknologi informasi juga memungkinkan institusi memakai model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka big data analytics. Sehingga, bisa menganalisis data lebih dari sekadar teknik audit berbantuan komputer biasa.

“Melalui penerapan teknologi informasi dan pemanfaatan analisis big data, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara. Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya,” katanya.

Dijelaskannya, BPK sepatutnya menjadi instansi yang memiliki data lengkap terkait pengelolaan keuangan negara. Data tersebut kemudian dapat dikolaborasikan untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN), ada enam prinsip pemeriksaan keuangan negara, antara lain kepatuhan terhadap kode etik, pengendalian mutu pemeriksaan, pengelolaan risiko pemeriksaan, pertimbangan materialitas, dokumentasi pemeriksaan, serta komunikasi yang efektif sepanjang proses pemeriksaan.