Dumai, Gatra.com- Walikota Dumai, Paisal buka-bukaan soal pungutan duit ekspor crude palm oil atau minyak kelapa sawit (CPO) di acara Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) PWI Riau, di Hotel Grand Zuri Kota Dumai, Riau pada Kamis (24/6).
Paisal mengaku hingga saat ini Dana Bagi Hasil (DBH) dari pungutan ekpor CPO belum dirasakan Pemko Dumai. Padahal, duit yang dihasilkan per tahunnya mencapai Rp118 triliun. "Selama ini, serupiah pun duit ekspor CPO tak kita rasakan. Semuanya langsung ke pusat. Tak ada singgah ke sini (Dumai)," kata Paisal.
Padahal kata Faisal, Kota Dumai merupakan tempat hilirnya minyak kelapa sawit (CPO) di Provinsi Riau. Di sini terdapat pelabuhan besar. Ada sekitar 300 kapal yang masuk setiap bulannya. "Satu kapal yang ditandu ke pelabuhan kena pajak Rp500 juta. Artinya pelabuhan menjadi sumber uang. Tapi kami tidak rasakan. Mestinya ini menghasilkan PAD. Tapi kita tak kebagian duitnya," kata dia.
Untuk itu Paisal berharap mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. "Dumai memang sangat prihatin saat ini. Sudahlah tak dapat DBH dari pungutan ekspor CPO, perusahaan yang beroperasi disini pun agak pelit memberikan CSR-nya. Setahun, hanya Rp1 miliar yang diberikan. Itu pun tidak semua perusahaan. Padahal di sini, ada 140 perusahaan. Untuk itu saya berharap, kawan-kawan media bisa membantu Pemko soal ini," kata dia.
"Satu persatu perusahaan sudah kita komunikasikan soal ini. Jadi, kalau nanti ada perusahaan tidak memberikan CSR-nya, kita akan oposisi dengan mereka. Dan saya akan menggandeng kawan-kawan media soal ini," kata dia.
