Jakarta, Gatra.com – Meningkatnya kasus infeksi Covid-19 di tanah air memerlukan penanganan serius. Terlebih lagi dengan masuknya varian delta yang membikin masyarakat cemas dan was-was akan bahayanya. Anggota DPR RI, Sukamta meminta pemerintah memaksimalkan fasilitas kesehatan (faskes) yang dimiliki untuk program 2 juta vaksinasi perhari.
Permintaan tersebut untuk target percepatan vaksin tanpa menimbulkan kerumunan yang berpotensi menyebarkan virus Covid-19. “Proses vaksinasi yang dilakukan pemerintah tidak efektif, birokratis, seremonial dan ada kesan pihak-pihak yang ingin ‘tampil’ dalam vaksinasi. Padahal, Indonesia memiliki lebih dari 20.000 layanan kesehatan dari klinik pratama hingga rumah sakit,” ujar Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (27/6).
Namun, ia menyebut dalam pelaksanaan vaksinasi peran klinik pratama yang berjumlah 8.000 klinik belum di optimalkan. “Jika semua dioptimalkan maka misal per layanan kesehatan dilakukan 200 vaksinasi maka bisa mencapai 2 juta vaksin perhari dengan tanpa kerumunan berlebihan,” tangkas Anggota Tim Covid-19 fraksi PKS ini.
Ia menjelaskan, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 hingga akhir Juni 2021, jumlah warga Indonesia yang sudah tuntas menjalani vaksinasi Covid-19 lebih 12,5 juta orang. Pencapaian itu masih jauh dari target vaksinasi bagi 180 juta rakyat Indonesia. Sukamta menyebut ada potensi lain yang bisa dilakukan, yaitu memaksimalkan peran dokter, perawat dan posyandu.
“Lebih dari 81 ribu dokter, 345 ribu perawat dan 296 ribu posyandu dengan segmen masing-masing. Misal, dokter dan perawat menyasar lingkungannya rumahnya. Ini di luar Rumah Sakit atau Puskesmas tempatnya bekerja. Posyandu menyasar anak-anak dan ibu-ibu anggota posyandu yang diperbolehkan divaksin. Potensi ini bisa dimaksimalkan,” katanya.
Selain itu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2019 Indonesia memiliki dokter sebanyak 81.011 dan perawat sebanyak 345.508. Sedangkan, Rumah Sakit Umum sebanyak 2.344, Rumah Sakit Khusus sebanyak 533, Puskesmas rawat inap sebanyak 6.086, Puskesmas non rawat inap sebanyak 4.048, Klinik Pratama 8.281, dan Posyandu 296.777. “Ini potensi yang luar biasa,” ungkapnya.
Pada sisi lain, dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, legislator Komisi I DPR itu mengkritik administrasi dan tidak sistematisnya program vaksinasi. Salah satunya mensyaratkan vaksin sesuai domisili. Meski aturan tersebut telah dicabut oleh Menteri Kesehatan beberapa hari lalu.
“Ini kan kita tidak sedang vaksin perwilayah tapi 2/3 rakyat Indonesia. Mengapa harus memakai domisili? Harusnya sederhana saja yang mau vaksin menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya langsung bisa daftar dan di vaksin. Lokasinya bisa di mana saja sesuai dengan potensi layanan kesehatan,” tegasnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu mengimbau, jika pemerintah ingin menyelamatkan rakyat dan ekonomi maka keberhasilan menangani pandemi merupakan kunci utama. Ia menyayangkan adanya keputusan alias kebijakan yang berubah-ubah, serta penanganan Covid-19 yang terkesan spontanitas.
“Sejak awal pandemi Covid-19, pemerintah terlihat tidak memiliki desain penanganan, eksekusi hingga tataran teknis. Akibatnya, berbagai program dalam penanganan Covid-19 ini amburadul,” katanya.
Ia merasa miris ketika beberapa negara yang sudah menyelesaikan tahapan vaksinasi mulai hidup normal. “Bahkan beberapa stadion ketika pertandingan Euro 2020 sudah penuh. Kita di Indonesia masih harus prokes dan ribut soal lockdown, PPKM, PSBB dan kebijakan setengah-setengah yang tidak berdampak,” pungkasnya.
