Jakarta, Gatra.com- Seorang pembela Hak Asasi Manusia (HAM) terkemuka Palestina memperingatkan, Tepi Barat berada diambang pemberontakan serius terhadap Palestinian Authority atau Otoritas Palestina (PA). Karena berjuang mati-matian untuk kelangsungan politik dan bertekad untuk mempertahankan kekuasaan dengan biaya berapapun.
Dilansir dari stasiun berita Al Jazeera pada Senin, (28/6) selama 4 hari, warga Palestina telah turun ke jalan di kota-kota utama di Tepi Barat yang diduduki Israel. Mereka memprotes kematian Nizar Banat, seorang aktivis politik dan kritikus besar PA, yang dipukuli oleh petugas keamanan PA.
Menurut otopsi awal, Banat menderita patah tulang rusuk, memar di sekujur tubuhnya dan luka di kepalanya. Keluarganya menuduh, ia dipukuli dengan jeruji besi dan pentungan di kepalanya selama penangkapan awal.
"Kami telah mencapai babak terakhir dari masa transisi dengan PA. Dan mereka tahu bahwa satu-satunya cara mereka dapat tetap berkuasa adalah dengan peluru dan pentungan," kata Shawan Jabarin, Direktur Organisasi HAM Al-Haq di Ramallah kepada stasiun berita Al Jazeera.
Ia pun mengatakan, kali ini ia pikir situasi di Tepi Barat berbeda karena orang semakin lelah dengan kepemimpinan Palestina. "Mereka muak dengan korupsi PA, ketidakmampuan mereka untuk melawan pemukim Israel, sementara secara bersamaan koordinasi keamanan mereka yang berkelanjutan dengan Israel telah menyebabkan pemenjaraan dan penyiksaan ratusan aktivis Palestina. 'Proses perdamaian' tidak mengarah ke mana-mana dan ruang demokrasi telah tertutup," tutur Jabarin.
Kemudian, stasiun berita Al Jazeera sudah meminta komentar dari pejabat Palestina, tetapi mereka tidak menerima tanggapan apapun.
Di samping itu, Perdana Menteri (PM) Otoritas Palestina Mohammad Shtayyeh menyatakan belasungkawanya kepada keluarga Banat, saat pertemuan kabinet mingguan pada hari Senin, (28/6). "Sebuah tim penyelidik akan melakukan pekerjaannya dengan semua profesionalisme dan transparansi untuk mengklarifikasi fakta dan memperbaiki keadaan, dalam kerangka hukum Palestina", ujarnya.
"Siapapun yang terlibat dalam masalah ini akan dirujuk ke otoritas kehakiman yang kompeten, yang memberikan hak kepada setiap orang dan kami meminta komite investigasi untuk menyelesaikan laporannya dalam dua hari ke depan," tambah Shtayyeh.
