Semarang, Gatra.com- Anggota DPRD Jawa Tengah mempertanyakan implementasi kebijakan Gubernur, Ganjar Pranowo untuk melakukan lockdown 7.000 rukun tetangga (RT).

Menurut anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto khawatir kebijakan gubernur itu hanya sebatas pencitraan dan ujung-ujungnya tanpa implementasi. “Saya mendukung lockdown itu, karena lonjakan Covid-19 di Jateng demikian tinggi. Namun, jangan sampai hanya jadi kebijaan untuk pencitraan saja, tanpa ada implementasinya. Itu yang harus ditekankan,” katanya, Rabu (30/6).

Pernyataan Yudi ini menangapi kebijakan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo meminta 7.000 RT berstatus zona merah dilakukan lockdown. Lebih lanjut Yudi menyatakan, ada tiga alasan khawatir kebijakan itu sebatas pencitraan gubernur dan ujung-ujungnya tanpa implementasi. Pertama, lockdown di tingkat RT bukanlah hal yang mudah bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.

Sebab RT merupakan kewenangan bupati dan wali kota, sehingga tanpa ada komunikasi intens atau sekadar instruksi, maka belum tentu kebijakan itu akan dijalankan dengan optimal di level bawah.

Kedua, mekanisme lanjutan dari kebijakan lockdown RT tersebut. Jika sebuah RT diterapkan lockdown, maka wajib harus ada suplai bahan makanan untuk mencukupi kebutuhan hidup warga, karena mereka tidak bisa pergi bekerja.

Ketiga, data 7.000 RT yang masuk zona merah Covid-19 dan akan diberlakukan lockdown supaya bisa menjadi peringatan dini bagi warga agar tak banyak beraktifitas atau mengurangi kegiatan. “Jangan dibayangkan semua penduduk Jateng kerja di sektor formal yang rutin terima gaji bulanan. Lebih banyak penduduk bekerja di sektor informal, harus kerja harian untuk dengan upah harian. Kalau dilakukan lockdown apakah pemerintah mampu menanggung,” ujar Yudi.

Karena merupakan kebijakan gubernur, sambung Yudi, maka Pemprov Jateng mesti ikut membantu anggaran untuk suplai pemenuhan kebutuhan pokok harus dari warga di RT yang kena lockdown. “Realokasi anggaran di APBD Jateng untuk penanganan Covid-19 juga cukup besar. Namun, saya belum mengetahui peruntukan untuk apa saja,” kata anggota dewan dari Partai Gerindra ini.