Jakarta, Gatra.com – Kementerian Pertahanan dikabarkan akan menyusun masterplan dari alat utama sistem senjata (alutsista) selama 25 tahun yang menjadi mandat khusus dari Presiden Jokowi. Masterplan itu diharapkan menjadi pedoman jangka panjang dari sistem pertahanan RI yang memerlukan adaptasi dan pembaharuan.
Anggota Komisi I DPR Sukamta menyatakan, terdapat empat prioritas utama yang harus dilakukan oleh Kementrian Pertahanan (Kemhan). Terlebih, kondisi geopolitik dunia dengan dinamika pertahanan keamanan yang terus meningkat mengharuskan Kemhan sebagai leading sector pertahanan berbenah.
Sukamta mengungkap empat (4) program prioritas dari Kementerian Pertahanan. Program tersebut dapat melengkapi fokus kerja dari Kemhan yang tidak hanya sebatas program pengadaan dan modernisasi alutsista.
Prioritas pertama, yakni profesionalisme dan kesejahteraan prajurit. Menurut legislator PKS itu, aspek Sumber Daya Manusia menjadi hal pokok yang mesti diperhatikan dalam sistem pertahanan. “Kami menyoroti kesejahteraan prajurit ketika ditugaskan dalam operasi khusus misal di Papua, dan daerah perbatasan masih kurang layak. Harapannya peningkatan kesejahteraan dan pembinaan bisa meningkatkan profesionalisme prajurit,” kata Sukamta dalam keterangannya kepada Gatra.com, Rabu (7/7).
Kedua, optimalisasi kebijakan, regulasi serta Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta menjadi benteng pertahanan yang melibatkan militer dan rakyat guna bersama-sama menghadapi dinamika ancaman. “Pandemi Covid-19 menjadi ujian, contoh dan parameter bagaimana sistem pertahanan bekerja. Partisipasi rakyat serta kolaborasi kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer masih lemah,” ujarnya.
Ketiga, dukungan dan pengembangan riset dan industri pertahanan harus sejalan dengan upaya peningkatan alutsista pertahanan. “Rencana anggaran alutsista yang ribuan triliun pendukung utamanya ialah industri pertahanan dalam negeri dengan produk-produk karya anak bangsa bukan impor. Impor alutsista hanya akan memperkuat industri pertahanan asing dan membuat Indonesia tergantung asing,” tegasnya.
Terakhir, inventarisir aset Kemhan untuk mendukung pertahanan negara. Berdasarkan inventarisir dan penilaian dari aset tanah Kemenhan tercatat seluas dua milliar meter persegi dengan nilai lebih dari Rp460 trilliun. Bahkan, menurut Sukamta masih banyak aset lain yang belum tercatat. “Langkah-langkah untuk legalitas dan optimalisasi aset harus terus dilakukan. Kemhan bersama dengan BPN dan Kemenkeu harus mencari titik temu agar aset bisa memiliki legalitas kemudian bisa dimanfaatkan secara optimal,” ucap pria yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.
Sukamta menyebut, APBN 2021 menganggarkan Rp136,9 triliun untuk Kementerian Pertahanan. Alokasi anggaran itu meningkat dibandingkan tahun 2020 dan tahun sebelumnya.
