Purwokerto, Gatra.com - Para pelaku usaha di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, meminta pemerintah setempat memfasilitasi pemberian vaksinasi Covid-19. Selain itu, mereka juga minta diberi keringanan kredit serta kewajiban pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
Ketua Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Banyumas, Kundiharto mengatakan, selain vaksinasi, pihaknya juga meminta Pemkab Banyumas untuk memberikan pelonggaran bagi para pelaku usaha. Sebab, saat ini roda perekonomian seret akibat adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
"Pada Jumat (9/7) kami sudah menemui bupati dan menyampaikan aspirasi kalangan pelaku usaha. Kami minta percepatan vaksinasi bagi para pelaku usaha," kata dia, Minggu (11/7).
Dia menambahkan, pihaknya juga berharap pemerintah memfasilitasi dialog bersama Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberian keringanan kredit bagi pelaku usaha. Selain itu, para pelaku usaha juga membutuhkan keringanan pembayaran kewajiban pengusaha terkait Jamsostek maupun fasilitas lainnya.
Dari hasil pertemuan itu, kata Kundiharto, Pemkab akan memfasilitasi pertemuan dengan Forum Human Resources Development (HRD) dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Banyumas. "Karena di kondisi ini, mau jalan usaha juga terbatas. Padahal kami juga harus menggaji dan memikirkan nasib karyawan," katanya.
Terpisah, Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono mengatakan, pihaknya meminta kalangan pengusaha untuk mengerti dan memahami upaya pemerintah yang sedang menekan kasus kematian akibat Covid-19. Meski saat ini, para pelaku usaha mengalami kesulitan memutar roda perekonomian karena adanya kebijakan PPKM Darurat.
"Kami minta tolong pengertiannya. Kondisinya PPKM darurat kan instruksi dari Mendagri, kemudian Gubernur. Jadi bukan keputusan bupati sendiri, sudah diskusi dengan Forkompimda dan tokoh-tokoh agama. Kalau ini tidak ditaati, maka (pandemi Covid-19) tidak selesai-selesai," jelasnya
Sadewo justru meminta para pengusaha tersebut berperan dan membantu Pemkab untuk mengurangi beban keuangan daerah. Misalnya dengan memberikan bantuan sembako serta bantuan sosial lainnya.
"Saya minta tolong kepada Hipmi, Kadin, pengusahanya kan cukup kuat (ekonomi) dibantu lah. Kebutuhan kita kan banyak. Sembako, bisa lewat CSR, atau peti mati juga bisa. Langsung diserahkan ke rumah sakit juga boleh," ujarnya.
Terkait pelonggaran, Sadewo mengatakan, hal itu akan dilakukan apabila kasus kematian sudah di bawah angka 10. Berdasar laporan terbaru, jumlah kematian akibat Covid-19 masih sangat tinggi. "Sabtu (10/7) pukul 11.00 sudah 16 yang meninggal. Jadi kita harus betul-betul waspada," tandasnya.
