Pekanbaru,Gatra.com- Mantan Bupati Kabupaten Kuansing, Mursini, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing. Menurut Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Raharjo Budi Kisnanto, kasus dugaan korupsi tersebut menimbulkan kerugian negara senilai Rp5 miliar.
"Hasil kesimpulan penyidik Kejati Riau, menetapkan M bin N sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada 6 kegiatan di Setdakab Kuansing pada APBD 2017 senilai Rp13.300.650.000," terang Raharjo.
Diuraikan Raharjo, enam kegiatan tersebut meliputi kegiatan dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat dengan anggaran senilai Rp.7.270.000.000. Kemudian kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Rp1,2 miliar.
Berikutnya, kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni sebesar Rp1.185.600.000. Lalu kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp960 juta.
Selanjutnya egiatan kunjungan kerja/inpeksi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam sebesar Rp725 juta. Terakhir, kegiatan penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp1.960.050.000.
Sebagai informasi, Mursini merupakan mantan kepala daerah ketiga yang tersandung persoalan korupsi dalam kurun waktu tiga tahun belakangan. Pada November 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan walikota Dumai Zulkifli Adnan Singkah atas kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) untuk Kota Dumai dalam APBN-P 2017 dan APBN 2018. Zulkifli sendiri sejatinya telah ditetapkan sebagai tersangka pada 2019.
Sedangkan pada Mei 2019 mantan Bupati Kabupaten Bengkalis, Amril Mukminin, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015.
