Karanganyar, Gatra.com - Komisi B DPRD Karanganyar mengagendakan klarifikasi terhadap pejabat di Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM serta Baznas, perihal amplop bansos tunai PKL terdampak PPKM darurat tercetak nama istri bupati.
Sekretaris Komisi B DPRD Karanganyar, Bobby Aditya Putra mengatakan pemanggilan pejabat OPD dan Baznas dijadwalkan pekan depan. Saat ini, ia sedang menyusun undangan pemanggilan.
“Kemungkinan pekan depan baru dihadirkan. Ini mengirim undangan dulu,” kata Bobby kepada Gatra.com saat dihubungi, Kamis (22/7).
Komisi B akan meminta keterangan dari Kepala Disdagnakerkop Martadi perihal alasan memasukkan uang bansos tunai ke amplop tercetak nama Hj Siti Khomsiyah A.Md, yang merupakan istri Bupati Karanganyar Juliyatmono.
Nama suami istri itu tercetak di amplop bansos tunai PKL, juru parkir serta jasa bongkar pasang tenda terdampak PPKM darurat, yang diambil di kantor Disdagnakerkop UKM pada Senin (19/7).
Isi amplop tiap penerima Rp300 ribu.
Klarifikasi oleh Komisi B juga akan menghadirkan Baznas selaku lembaga penyalur dana bansos tunai.
Dari keterangan dua pihak tersebut, DPRD Karanganyar akan lebih tegas bersikap.
“Saya ditanya apa tanggapan soal itu (amplop bansos tercetak nama istri bupati). Yang nanya ada dari wartawan juga dari LSM. Padahal Komisi B belum tahu duduk permasalahannya. Maka, akan kami panggil pihak-pihak terkait,”katanya.
Ia belum bersedia berkomentar perihal fenomena penggunaan nama pribadi atas bantuan bersumber dana umat. Idealnya, pencantuman identitas pengirim bantuan disesuaikan. Misalnya, institusi Pemda tertulis di amplop bantuan bersumber APBD.
“Misalnya itu uang pribadi, sudah sepantasnya ditulis pribadi yang bersangkutan atau malah hak yang bersangkutan mau mencantumkan atau tidak. Biasanya kalau bantuan dari kolektif, tercetak nama organisasinya,” katanya.
Ia mengingatkan pejabat daerah lebih mementingkan urgensi pemberian bantuan, alih-alih punya maksud terselubung. Terlebih di saat warganya membutuhkan uluran tangan pemerintah di tengah pandemi Covid-19.
“Mari secara pribadi berperan. Jangan diganduli kepentingan. Karena masalah pandemi Covid-19 adalah force majoure,” katanya.
Kepada para pejabat di OPD, ia meminta lebih peka menyerap aspirasi masyarakat tentang kebutuhan mendesak. Misalnya logistik penopang hidup yang dibutuhkan warga selama menjalani PPKM darurat.
Sementara itu sekitar 50 PKL mengambil uang bansos tunai di kantor Disdagnakerkop UKM pada Kamis pagi (22/7). Jadwal mereka mengambil pada Senin (19/7) belum bisa dipenuhi sehingga dijadwal ulang.
Luhur Pambudi, PKL Taman Pancasila mengatakan dirinya mengambil amplop berisi uang bansos tunai. Di amplop itu tidak ada tulisan apapun alias amplop polos.
“Saya sudah sebulan ini enggak kerja. Terima kasih pemerintah sudah beri uang. Buat menyambung hidup,” kata pria penjual ayam bakar sekaligus juru parkir di Taman Pancasila Karanganyar ini.
