Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyoroti masih rendahnya penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang digunakan dalam sektor pendidikan. 

Luhut meminta Kemendikbudristek dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membatasi impor pengadaan Produk TIK dari luar negeri.

“Jadi tidak boleh kita impor-impor, padahal kita bisa produksi sendiri. Harus dibasmi itu orang-orang yang masih bermain di sini. Apalagi produk TIK PDN masih rendah jika dibandingkan produk impor,” kata Luhut dalam Konferensi Pers Peningkatan Penggunaan PDN pada Sektor Pendidikan, Kamis (22/7).

Pemerintah sebelumnya pun sudah menyiapkan anggaran pengadaaan barang pemerintah sebesar Rp 17 triliun untuk kebutuhan peralatan TIK dari mulai tahun 2020-2024. Jumlah itu yang menurut Luhut harusnya bisa diperuntukan secara maksimal untuk produk TIK dalam negeri. Oleh karenanya, peningkatan produk dalam negeri yang saat ini secara bertahap dilakukan.

Luhut merinci, untuk anggaran tahun 2021 di Kemendikbudristek dan Pemda khusus untuk pengadaan laptop sendiri berjumlah Rp3,7 triliun untuk 430.730 unit. 

“Saat ini telah dilakukan penandatangan kontrak atas penggunaan PDN senilai Rp1,1 triliun,” jelas Luhut.

Industri penunjangnya pun menurut Luhut sudah mumpuni. Hal itu terbukti dengan telah adanya enam produsen laptop dalam negeri dengan nilai TKDN 25 persen. 

Semuanya, sambung Luhut, telah memenuhi kebutuhan pengadaan Kemendikbudristek dan pemda pada 2021. Untuk, Kesiapan produksi laptop dalam negeri pun sudah berada di angka 351 ribu unit pada September 2021 dan total sebanyak 718.100 unit pada November 2021. 

“Pemerintah telah memetakan kebutuhan produk TIK untuk tahun anggaran 2021 hingga 2024. Pemda juga berkewajiban  mengalokasikan DAK fisik Pendidikan untuk membeli produk dalam negeri, seperti yang telah dilakukan Kemendikbudristek dalam membelanjakan laptop 100 persen PDN,” tandas Luhut.