Mataram, Gatra.com- Sekda NTB HL Gita Ariadi menjelaskan, sejumlah langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Provinsi NTB sudah mulai disiapkan upaya menggairahkan NTB dengan Nurut Tatanan Baru. Pemerintah sedang memadukan bagaimana gas diinjak dan rem dilepas. Atau sebaliknya, gas dilepas dan rem diinjak.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB ini mengatakan, saat ini pemerintah memprioritaskan penanganan kesehatan dan penyelawatan jiwa masyrakat. Tapi, di sisi lain, pemerintah juga ingin agar masyarakat dan seluruh pelaku ekonomi dapat tetap produktif.
“Dari sisi regulasi, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan dan aturan. Mulai dari terbitnya Surat Edaran di tingkat kepala daerah. Sampai juga ada instruksi dari para menteri yang menjadi acuan,” kata HL Gita Ariadi, Jumat (23/7).
Dalam dialog interaktif secara daring membedah situasi penanganan Covid-19 di NTB dan bagaimana ketahanan ekonomi Bumi Gora, Gita Ariadi menambahkan, Pemeirntah juga saat ini terus memberikan berbagai upaya dan stimulus untuk membantu masyarakat.
“Yang terbaru misalnya bagaimana upaya Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengambil inisiatif dengan menyerap beras lokal dari petani. Yang kemudian beras itu menjadi bagian dari komponen tujangan kepada para pegawai sehingga mereka tidak hanya menerima tunjangan dalam bentuk uang semata,” kata Gita.
Langkah ini kata Gita untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Sehingga ekonomi masyarakat kecil tetap berdenyut.
Sedagkan dari sisi penanganan kesehatan, Gita menyebut, bahwa rumah isolasi akan disiapkan sebagai tempat penanganan mereka yang terinfeksi Covid-19 tapi tanpa gejala. Bansos juga mulai dicairkan untuk menggairahkan ekonomi.
“Ada Bansos Tunai dari Kemensos untuk masyarakat di daerah yang memberlakukan PPKM Darurat. Ada pula penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat yang sudah dilakukan dalam dua hari terakhir. Bantuan beras juga sedang disiapkan Bulog NTB. Total ada 5.200 ton Cadangan Beras Pemerintah yang siap disalurkan. Kita butuh saling pengertian. Tapi di sisi lain, kita harus sama-sama tegakkan protokol kesehatan,” katanya.
Ketua PW NU NTB Prof H Masnun Thahir menekankan pentingnya masyarakat NTB butuh suasana harmoni. Jangan ada keributan-keributan yang tidak perlu dan menguras energi. Masyarakat harus dibuat banyak tersenyum.
Secara khusus, Prof Masnun menyoroti sejumlah pihak yang kini justru dengan bangga mengemukakan bagaimana mereka menolak vaksin. Bahkan mengajak pula masyarakat yang lain untuk melakukan penolakan serupa.
Adalah menjadi hak mereka untuk menolak vaksin. Namun, sertidaknya, jika mereka menolak vaksin, harusnya mereka juga tidak menolak vaksin sosial. Apa itu vaksin sosial? Yaitu menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak dan tidak berkerumun. “Kita manusia berikhtiar dan berdoa. Kalau manusia angkat tangan, maka Allah yang akan turun tangan,” tandasnya.
Di sisi lain Pengamat Ekonomi Univeritas Mataram Firmansyah menyatakan, untuk untuk mengurangi dampak pandemi yang sangat dalam terhadap ekonomi masyarakat, Firman menyarankan agar pemerintah perlu memberikan subsidi bagi harga-harga kebutuhan pokok. Mekanisme pemberian subsidi harga ini tentu kata Firman bisa disiapkan pemerintah.Namun begitu, subsidi harga kebutuhan pokok ini tidak perlu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, hanya diberikan di daerah tertentu, dan kepada orang-orang tertentu yang memang sangat membutuhkannya.Pemerintah juga disarankan menggalang dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dana CSR. Dana tersebut bisa diarahkan untuk membantu masyarakat yang ekonominya terimpit.
“Kalau disuruh memilih, masyarakat kita pasti ingin beraktivitas dengan protokol ketat ketimbang pembatasan seperti saat PPKM sekarang ini. Tabungan masyarakat sekarang sudah nyaris habis,” katanya.
