Yogyakarta, Gatra.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diminta membiayai pedagang kaki lima (PKL) yang produknya mampu menunjang penanganan pandemi. Seluruh buruh di DIY juga mesti mendapat bantuan subsidi upah.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) DIY Irsad Ade Irawan merespons perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 9 Agustus 2021 di DIY.
Atas kondisi itu, KSPSI DIY memberi maklumat dan solusi bagi Pemda DIY. “Untuk pekerja atau buruh sektor formal, ubah syarat penerima bantuan subsidi upah tanpa diskriminasi dan menjangkau seluruh buruh di DIY,” kata Irsad, dalam pernyataan tertulis, Selasa (3/8).
Selain itu, Pemda DIY diminta memperbanyak dana hibah bagi koperasi yang dikelola serikat pekerja dan mengalokasikan APBD dan dana keistimewaan DIY sebagai bantuan untuk buruh yang menjalani isolasi mandiri karena Covid-19.
Adapun untuk pekerja informal, KSPSI DIY berharap pemda menunjuk dan membiayai mereka, sehingga usaha kecil mereka dapat turut mengatasi pandemi.
“Pedagang yang memproduksi makanan dapat menyediakan konsumsi bagi pasien Covid-19. Pedagang snack seperti jagung bakar, ronde, angkringan menyediakan konsumsi untuk relawan,” katanya.
Pekerja di sektor transportasi pun, melalui penunjukan dan pembiayaan pemda, dapat membagikan konsumsi itu ke shelter dan rumah warga yang isolasi. Selain itu, pemandu wisata, juga lewat pembiayaan Pemda DIY, dapat ditunjuk mengisi pelajaran sejarah secara virtual kepada siswa di DIY.
“Pemda DIY semestinya mengizinkan PKL yang menggantungkan hidup di pasar atau lokasi sector non-esensial dengan prokes ketat dan membuka posko Covid-19 yang terdiri dari nakes dan aparat keamanan,” katanya.
Menurut Irsad, PPKM berdampak buruk bagi buruh di DIY, termasuk 2.225 anggota DPD KSPSI DIY, seperti dirumahkan dan mengalami pengurangan pendapatan 5-75 persen. Sejumlah PKL pun sempat mengibarkan bendera putih di Jalan Malioboro sebagai tanda menyerah karena kesulitan di masa pandemi.
Pemda DIY pun menyatakan bakal memberi bantuan ke PKL, tapi melalui koperasi. Kebijakan itu disayangkan para pedagang karena tak semua PKL bergabung ke koperasi.
Secara terpisah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, berharap semua PKL mendapat bantuan dan koperasi memproses PKL untuk menjadi anggota koperasi sehingga turut mendapat bantuan.
“Mestinya masuk semua. Kalau memang belum masuk (anggota), tapi hariannya di situ, saya harap dijadikan anggota. Kami tidak pernah menyusun (penerima bantuan) by name, by address (per nama, per alamat) karena kesulitan. Jadi (lewat) koperasi aja. Perkara mau gabung, asal koperasinya setuju, enggak masalah,” tuturnya.
