Jakarta, Gatra.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat inklusi keuangan Indonesia naik hingga 90% pada 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, indeks inklusi keuangan nasional tahun 2019 mencapai 76,19%, dengan tingkat literasi keuangan sebesar 38,03%.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016, inklusi keuangan adalah suatu ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan. Sejumlah akses tersebut dapat dipilih sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Menkeu mengatakan, peningkatan literasi keuangan di masyarakat sangat diperlukan. Sehingga, masyarakat akan makin memiliki pemahaman mengenai strategi menjaga kesejahteraan serta pengelolaan aset.

“Mereka tidak mudah diiming-imingi oleh instrumen-instrumen yang kelihatannya sangat menarik, meyakinkan, namun sebetulnya berbahaya, dan kemudian bahkan kehilangan seluruh uang mereka,” kata Menkeu dalam diskusi virtual, Selasa (3/8).

Menurut Menkeu, literasi keuangan yang meningkat juga bisa menunjang terwujudnya sistem keuangan yang inklusif. Inklusi keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang lebih merata, penurunan kemiskinan, dan stabilitas sektor keuangan.

“Kita semuanya berupaya bersama-sama meningkatkan literasi keuangan, baik melalui platform digital, melalui konferensi video seperti ini, maupun berbagai program-program lainnya,” ujar Menkeu.

Pemerintah terus melakukan pengembangan instrumen inovatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi di pasar keuangan. Partisipasi masyarakat dalam berinvestasi dapat mendorong kemandirian bangsa untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia, dan menjadi penunjang stabilitas sektor keuangan yang lebih kuat.