Kendal, Gatra.com - Meski telah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal Jawa Tengah, yang telah mempercepat vaksinasi sebagai upaya untuk menciptakan kekebalan komunitas (Herd Imunity), namun DPRD Kendal tetap meminta agar dilakukan vaksinasi dengan sistem jemput bola.

Selama ini, progam vaksinasi masal dilakukan Pemkab Kendal melalui sentra pelayanan vaksinasi dengan sistem pendaftaran secara online. Menurut Ketua Komisi D DPRD Kendal, Mahfud Shodiq, sistem pendaftaran online memang memudahkan warga untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi Covid-19. Namun demikian, sistem tersebut juga memiliki kekurangan.

Kata Mahfud, banyak warga di desa-desa yang kesulitan mengakses layanan yang dipusatkan di sentra pelayanan vaksinasi di Stadion Utama Kendal. Politisi PKB itu mengatakan, layanan online kebanyakan diakses kelompok milenial.

"Sentra vaksinasi yang mana pendaftarannya melalui online tetap dibuka, namun pelayanan ke desa-desa juga dilakukan. Karena kalau hanya melalui online, mayoritas cuma diakses kaum milenial, dan belum menjangkau warga di pedesaan," ujarnya, Selasa (3/8).

Layanan jemput bola dengan melibatkan kecamatan maupun pemerintah desa itu, menurutnya penting untuk pemerataan vaksinasi sebagai upaya untuk menciptakan kekebalan sosial.

Selain mendorong pemerataan vaksinasi, pihaknya juga mendesak agar Pemkab Kendal segera membayarkan insentif bagi tenaga kesehatan. Dikatakan, dari hasil sidak Komisi D, Selasa (3/8/2021), didapati bahwa insentif untuk tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan vaksinasi Covid-19 belum dibayarkan.

Tak hanya itu, TPP untuk tenaga kesehatan di Puskesmas selama beberapa bulan terakhir belum dibayarkan.

"Teman-teman nakes ini kan berada di garda depan penanganan Covid-19, risikonya besar, dan mereka juga sudah melaksanakan tugasnya. Sudah semestinya mereka mendapatkan haknya. Kami akan panggil dinas terkait untuk dimintai keterangan," ucapnya.