Barito Kuala, Gatra.com- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy turut mengawal dan memastikan bantuan sosial (bansos) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) benar-benar sudah diterima dengan baik oleh masyarakat.
Dari hasil tinjauan langsung ke beberapa desa di Kabupaten Barito Kuala, diketahui secara keseluruhan penyaluran bansos baik bansos reguler maupun bansos Covid-19 telah berjalan lancar. Termasuk, BST dan bansos beras yang diberikan semasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Penyalurannya semua lancar di sini. Tadi juga sudah saya temui beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan sudah diterima dengan baik," ujarnya di Desa Anjir Muara Kota, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Kamis (5/8).
Sebelum itu, Menko PMK juga melakukan monitoring penyaluran bansos di Desa Semangat Dalam, Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan laporan, ada 99 KPM di desa tersebut yang menerima BST, 39 KPM menerima PKH, 45 KPM menerima BPNT, dan 106 menerima BLT DD.
Secara keseluruhan, progres penyaluran bansos di Kabupaten Barito Kuala per-3 Agustus 2021 sudah tersalurkan 90% untuk BST yang disalurkan PT Pos, sedangkan bantuan beras untuk Kalimantan Selatan mencapai 99,2% yang telah salur. Penyaluran diharapkan langsung diantar ke KPM, atau titik terdekat, dan tidak disalurkan di kantor Pos, yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan ongkos bagi KPM.
Sementara, ia menekankan bahwa sesuai arahan Presiden, apabila masih ada masyarakat yang tidak menerima bantuan karena tidak terdata dalam DTKS ataupun tidak memiliki KTP domisili maka wajib didaftarkan sebagai KPM dari bansos pemerintah.
Ia menjelaskan untuk BLT DD, pembagiannya tidak perlu menunggu pembaruan (update) DTKS, Melainkan, cukup didata di tingkat RT/RW lalu dimusyawarahkan di desa sehingga jangan sampai menunggu masyarakat kelaparan. "Saya minta seluruh desa di Kabupaten Barito Kuala, semua disisir. Yang tidak mampu, yang belum dapat bansos Kemensos agar ditangani di BLT DD. Kalau tidak cukup diambilkan dari APBD," tandasnya.
