Jakarta, Gatra.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyarankan program vaksinasi yang di bawah koordinasi pemerintah daerah sebaiknya dialihkan kepada Polri. Pasalnya, ia melihat hingga saat ini masih sedikit jumlah penduduk yang telah menerima vaksinasi.
“Untuk mendorong terjadinya percepatan vaksinasi yang merata, sudah seharusnya Pemerintah melakukan re-evaluasi terhadap program vaksinasi kita yang sudah berlangsung hampir tujuh bulan ini. Saran saya, sebaiknya tanggung jawab program vaksinasi ini diberikan ke Polri saja sebagai pelaksana atau eksekutor. Jangan lagi pemerintah provinsi," ujar Junimart dalam keterangannya, Jumat (6/8).
Apalagi saat ini sejumlah pemda mengeluhkan berbagai kendala yang dihadapi dalam percepatan vaksinasi di daerah masing-masing. Seperti kekhawatiran akan penggunaan anggaran termasuk role refocusing. Serta beragai kendala seperti kurangnya ketersediaan stok vaksin.
“Artinya pemerintah pusat harus segera melakukan re-evaluasi mulai dari pengadaan, pendistribusian dan petugas pelaksana vaksin yang bertanggung jawab di lapangan," ungkap Junimart.
Junimart meyakini dengan perubahan strategi melalui pengalihan penyelenggaraan vaksinasi kepada Polri, pendistribusian vaksin di daerah pasti akan jauh lebih tertib, dan tepat sasaran.. Serta lebih aman dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan vaksin.
“Dengan menjadikan lembaga Polri garda terdepan sebagai pelaku, pelaksana vaksin yang bisa berkoordinasi, membangun komunikasi dari tingkat Provinsi bahkan sampai ke pedesaan. Tentunya kerumunan dalam rangka vaksin tidak akan terjadi, bila dilakukan dengan cara jemput bola untuk vaksin hingga ke desa,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia berharap melalui wacana pengalihan tersebut, pemerintah pusat melalui Koordinator PPKM Luhut Binsar Panjaitan, sesegera mungkin melakukan perubahan strategi. Dengan menunjuk Polri sebagai eksekutor dan penyelenggara program vaksinasi hingga ke tingkat desa-desa.
“Menurut saya, ini strategi percepatan vaksinasi yang tertata dan terarah tepat sasaran. Pemerintah Pusat dalam hal ini Koordinator PPKM, atas ijin Presiden membuat MoU dengan Kapolri tentang masa waktu target selesainya vaksinasi menyeluruh. Dan tentunya Polri harus membuat laporan resmi soal pertanggungjawaban hasil kerja khusus ini," papar Junimart.
Namun, Junimart mengingatkan pengalihan penyelenggaraan vaksinasi dari pemda kepada Polri tentunya harus diikuti dengan pengalihan anggaran termasuk refocusing yang mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat kepada Polri.
