Mataram, Gatra.com - Sebanyak 27 ribu paket bantuan untuk masyarakat yang kesulitan ekonomi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat COVID-19 disalurkan melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gotong Royong Provinsi NTB.
Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah menyatakan, diluncurkannya Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gotong Royong Pemprov NTB yakni setelah dirinya mengunjungi beberapa pedagang kecil, UMKM dan masyarakat di beberapa tempat yang mengeluh akibat imbas pemberlakuan PPKM.
“Pemberlakuan PPKM membuat beberapa kelompok masyarakat di Provinsi NTB terdampak secara ekonomi. Seperti halnya para pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang-pedagang kecil lainnya,” kata Gubernur di Mataram, Jumat (6/8).
Dikatakan, pada masa PPKM bukan hanya sektor kesehatan yang jadi perhatian. Namun sektor ekonomi juga penting. Banyak masyarakat yang mengeluh terutama pedagang kecil akibat omzetnya turun. Begitupun UMKM yang geliatnya mulai redup.
“Karena itu apa yang bisa diperbuat dan berikan kepada masyarakat baik itu pedagang maupun UMKM segera dilakukan, demi membantu dan meringankan beban dimasa pandemi dan PPKM. Dari pada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan sesuatu, untuk meringankan apa yang kita rasakan tadi," ujarnya.
Zulkieflimansyah menyatakan, ancaman Covid ini begitu nyata. Semua peduli dengan dampak pandemi ini. Bahkan Presiden Jokowi sangat konsen terhadap UMKM maupun pedagang kecil. Namun untuk melindungi masyarakatnya, PPKM ini harus dilakukan. Tidak bisa dihindari keadaan dan kondisi saat ini.
“JPS Gotong Royong PPKM NTB, di dalamnya ada beras, ikan teri, kopi dan lain-lain yang berasal dari produk lokal. Ada oportunity disaat yang bersamaan, untuk menggerakan sektor-sektor UKMK lokal kita," kata Gubernur.
Dikatakan, keberpihakan terhadap produk lokal harus didesain dan dipaksaan. Karena tidak mungkin bisa bersaing dengan produk luar. Sehingga ada cost of learning atau biaya pembelajaran untuk dimasukan di produk UMKM ini.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Hj Eva Dewiyani menegaskan, JPS Gotong Royong PPKM merupakan paket yang dikumpulkan secara bergotong royong dari organisasi perangkat daerah, BUMD, BUMN dan donasi beberapa perusahaan swasta yang ada di NTB.
"Hingga saat ini ada 27.000 paket bantuan untuk masyarakat yang kesulitan ekonomi selama PPKM. Pemberian JPS merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan steakholder lainnya yang diperuntukan bagi masyarakat yang kesulitan dimasa PPKM. Paket yang dibagikan juga merupakan produk lokal, yang dihasilkan dari para pelaku UMKM di NTB,” ujarnya.
Dikatakan Eva, data penerima paket bantuan ini merujuk data dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) sebanyak 8.000 orang ditambah data penerima lain dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial dan masyarakat umum.
"Kemungkinan akan bertambah kalau mitra lainnya juga memberikan donasi untuk pengadaan paket bantuan ini. Namun saya optimis akan banyak mitra dan lembaga lain yang bersedia berdonasi dan berpartisipasi dalam JPS Gotong Royong PPKM ini,” ungkapnya.
Ketua AsosisiPedagang Kaki Lima ( APLI) NTB, Abdul Majid merespon postif bantuan yang diberikan pemerintah provinsi NTB bersama mitranya. Pedagang kecil se NTB hampir 75 persen mengalami dampak PPKM. Sehingga diharapkan pemberian paket langsung kesasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
