Jakarta, Gatra.com – Indonesia sedang berupaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 29% pada 2030 dengan kemampuan sendiri, atau sebesar 41% jika mendapatkan bantuan internasional.
Guna mencapai target tersebut, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi isu terkait penyediaan akses energi hijau, smart and clean technology, serta pembiayaan di sektor energi ramah lingkungan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan aksi mitigasi yang berperan paling besar dalam menurunkan GRK di sektor energi.
Pemerintah terus berusaha menaikkan porsi EBT pada bauran energi, khususnya pada sektor ketenagalistrikan.
“Saat ini, bauran EBT baru mencapai 11,2% atau masih berada di bawah target bauran energi tahun 2025 sebesar 23%. Potensi EBT yang mencapai lebih dari 400 Gigawatt (GW) pun baru dianfaatkan sebesar 10 GW atau 2,5% dari total cadangan,” ungkap Arifin dalam peluncuran HSBC Energy Transition Project di Indonesia, Selasa (10/8).
Arifin menambahkan, Kementerian ESDM telah menyusun Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) yang diharapkan mampu memberikan solusi terhadap tantangan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Tantangan itu meliputi keterbatasan pengembangan EBT serta tuntutan pembangunan infrastruktur yang lebih masif dan tepat guna.
Pada GSEN, Kementerian ESDM memetakan rencana penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 38 GW hingga tahun 2035. Target ini akan dicapai melalui upaya percepatan substitusi energi primer, konversi energi primer fosil, penambahan kapasitas EBT, dan pemanfaatan EBT non listrik/non BBN.
“Untuk mencapat target tersebut, pemerintah memprioritaskan pengembangan energi surya karena biaya investasinya yang semakin kompetitif, semakin murah, dan waktu pelaksanaannya bisa lebih cepat, dan memiliki sumber yang cukup banyak,” imbuhnya.
Dalam memprioritaskan pengembangan PLTS, Indonesia bertumpu pada tiga program yang tengah berjalan, antara lain PLTS Rooftop, PLTS Terapung, serta PLTS Skala Besar di area bekas tambang dan lahan non-produktif.
Menurut Arifin, Indonesia memiliki banyak potensi PLTS Atap. Mulai dari gedung pemerintah, bangunan dan fasilitas milik BUMN, serta industri dan bisnis rumah tangga. Pemerintah menargetkan bisa memasang hingga 3,6 GW di tahun 2030.
Saat ini, Indonesia juga tengah membangun PLTS Terapung berkapasitas 145 MW di Waduk Cirata, yang ditargetkan dapat beroperasi mulai November 2022. Indonesia mempunyai potensi sampai 12 GW di 28 PLTA eksisting dan potensi sebesar 28 GW di 375 lokasi waduk atau danau.
"PLTS Terapung ini, dari hari ke hari menunjukkan tingkat competitiveness yang semakin tinggi. Tentu saja kita harapkan jenis-jenis PLTS Terapung ini akan terus berkembang dan kemudian kita juga bisa memanfaatkan seluruh waduk-waduk, baik yang memiliki PLTA maupun yang tidak,” jelasnya.
Sementara untuk pengembangan PLTS Skala Besar, pemerintah menargetkan capaian 5,34 GW pada 2030. Untuk itu, pemerintah menyusun program Renewable Energy-Based Industry Development (REBID) dengan total potensi 50 GW. Program REBID ini dicanangkan melalui integrasi antara sisi suplai dan sisi demand untuk menciptakan pertumbuhan industri.
"Seperti pemanfaatan PLTA skala besar yang terintegrasi dengan kawasan industri, sehingga dapat menciptakan sinergi antara pengembangan EBT dengan wilayah ekonomi. Ke depannya memang industri-industri ini pasti mensyaratkan hasil produk industrinya yang memanfaatkan energi bersih," katanya.
