Home Kebencanaan Guru Besar IPB: Tangani Karhutla Harus Libatkan Masyarakat

Guru Besar IPB: Tangani Karhutla Harus Libatkan Masyarakat

Jakarta, Gatra.com - Guru Besar IPB University, Bambang Hero Saharjo mengatakan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di lahan gambut mendapat perhatian internasional. Hal ini disebabkan oleh kemampuan gambut sebagai penyimpan cadangan karbon dunia.

Dalam Dialog Bernas Pengelolaan Lahan Gambut Wilayah Kalimantan pada Kamis (10/8), Bambang mengatakan, adanya sejumlah titik api yang dipantau melalui satelit di wilayah Kalimantan perlu mendapat perhatian esktra.

Perhatian ini, tutur Bambang, dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup di daerah dengan melakukan audit of compliance, atau audit pengendalian kebakaran hutan dan lahan terhadap korporasi. Dengan cara ini, kata Bambang, peran korporasi dalam menjalankan fungsi sesuai aturan yang berlaku akan terlihat. Misalnya melihat sarana dan prasarana pendukung penanganan kebakaran gambut.

“Nanti akan terlihat apakah korporasi sudah atau belum memenuhi persyaratan,” ujarnya.

Bambang juga mengajak untuk melakukan pemanfaatan pengecekan data menggunakan data satelit. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi sebaran titik api dan kondisi lahan, juga memberikan arahan kegiatan pencegahan karhutla yang perlu diambil.

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), tutur Bambang, mempunyai tugas sebagai fasilitator dan koordinator untuk merestorasi lahan gambut bekas terbakar. “Jadi jangan dikejar untuk bertanggung jawab penanganan karhutla, ini tanggung jawab bersama,” ujar dia.

Pemangku kepentingan penanganan karhutla, menurut Bambang harus melibatkan masyarakat. “Jadikan masyarakat mitra, bagian dari keluarga. Sebab, yang kadang terjadi masyarakat langsung dijadikan tumbal, biang kerok, dan sebagainya. Akibatnya tidak tercipta hubungan yang baik,” ujar dia.

Pandangan serupa disampaikan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Barat, Adi Yani, salah satu pendekatan untuk mencegah kebakaran gambut yaitu berkolaborasi dengan masyarakat di sekitar gambut. Adi mengapresiasi program revitalisasi ekonomi yang dibuat BRGM sehingga mampu menumbuhkan kelompok masyarakat yang siap siaga menjaga Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG), mengurangi resiko terjadinya kebakaran.

“Melihat revitalisasi yang kita bentuk di Kabupaten Mempawah ini sangat efektif. Di sana masyarakat ternak sapi untuk penggemukan, dan berjalan terus,” ucap Adi.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, Dadang mengatakan wilayahnya juga telah melakukan operasi pembasahan gambut di sejumlah desa dan obyek vital nasional Bandara Syamsudin Noor. Kegiatan yang berlangsung menggandeng MPA, TRGD, dan dinas di tingkat kabupaten/kota.

Saat ini, berdasarkan evaluasi, pihaknya menyebut masih kekurangan sarana dan prasarana pembasarahan. “Belum ada sarana prasarana yang memadai. Mudah-mudahan ada peralatan pemadaman karhutla,” ujar dia.

Sementara itu Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kalimantan Tengah, Merti Ilona menyebut kerja BRGM dalam merestorasi kerusakan gambut akibat alih fungsi lahan dan kebakaran. Dia menjadi sakti bahwa kebakaran gambut mengakibatkan bencana kabut asap luar biasa.

Untuk itu, dia berharap intervensi pengembangan ekonomi bagi warga yang tinggal di sekitar IPG dapat diteruskan untuk mengawal IPG. “Semoga di tengah pandemi jangan sampai duet maut Covid-19 dan kebakaran gambut terjadi,” kata Merti.

Untuk menghindari terjadinya kebakaran gambut, Kepala Kelompok Kerja Wilayah Kalimantan dan Papua BRGM, Jany Tri Raharjo mengatakan sejak awal Juni pihaknya sudah mengantisipasi kemarau. Salah satunya dengan melakukan pengecekkan kondisi IPG di titik yang rawan terbakar.

“Sekat kanal dan sumur bor yang kondisinya rusak akan kami perbaiki,” ucap Jany

Selain memeriksa IPG, BRGM juga mengajak Manggala Agni pasukan pemadam karhutla Kementerian LHK, masyarakat peduli api (MPA) untuk melakukan pembasahan gambut kering atau Operasi Pembasahan Gambut Rawan Kekeringan (OPGRK).

“Lokasinya dipilih dengan mempertimbangkan kriteria, tidak hujan selama tujuh hari, atau BMKG memprediksi kemudahan terbakar, atau indikasi titik panas, atau berdasar tinggi muka air. Salah satu saja tidak terpenuhi tim di lapangan bergerak,” ucap dia.

Selain pembasahan lahan yang kering, tim di lapangan juga menjadi bagian subordinat satuan tugas pemadaman. Tugasnya, membantu penyediaan peralatan dan sumber daya manusia untuk mengisolasi kebakaran lahan.

Jany tak menampik, meski sudah diantisipasi dengan pembasahan, kebakaran masih bisa terjadi. Salah satu penyebabnya yaitu penggunaan insektisida untuk membasmi semak yang menyebabkan tumbuhan liar itu mengering.

“Sehingga ketika api terbawa angin vegetasi terbakar,” ucap dia.

Untuk penanganan lahan gambut terbakar ini, Jany menambahkan, BRGM bersama PEMDA di 7 Provinsi target restorasi gambut lakukan dengan Quick Response, bentuknya berupa Operasi Pembasahan Cepat Lahan Gambut Terbakar (OPCLGT).

Jany juga mengatakan, kolaborasi dan integrasi kegiatan dipandang perlu dilakukan. Mengingat pendekatan restorasi gambut adalah kesatuan hidrologis gambut, didalamnya ada pemangku kepentingan untuk lahan konsesi dan non konsesi.

“Kolaborasi dan integrasi kegiatan pemangku kepentingan sangat penting dilakukan dalam mengantisipasi karhutla ini,” ujarnya.

74