Karanganyar, Gatra.com - Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar berbelanja seragam bagi 45 anggota dewan periode 2019-2024. Per anggota DPRD diberi bahan kain untuk tiga setelan baju dan ongkos jahit seharga Rp750 ribu. 

Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Karanganyar, Susamti mengatakan pengadaan bahan seragam dikerjasamakan rekanan dengan nilai Rp177 juta. Tiap anggota dewan diberi bahan masing-masing satu setel untuk pakaian dinas harian (PDH), pakaian sipil harian (PSH), dan pakaian sipil resmi (PSR). Adapun ongkos jahit per setel baju seragam Rp250 ribu.

"Rekanan dari Tans Collection Solo. Dengan mekanisme penunjukan langsung karena nilai pengadaan di bawah Rp200 juta," katanya kepada Gatra.com, Senin (16/8). 

Jika ditotal, anggaran pengadaan dan jahit seragam Rp210.750.000.

Dari tiga bahan yang disodorkan, satu sudah pasti dipakai usai disetujui Ketua DPRD Bagus Selo. Sedangkan lainnya dianggap kurang layak. Sehingga Tans Collection Solo harus menguji bahan lain ke ke Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta.

“Ada kriteria tertentu bahan harus seperti apa. Seperti serat wol, katun dan sebagainya. Diuji lab. Diatur di PP No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota,” lanjutnya.

Setelah bahan tiga setel seragam disetujui Ketua DPRD, kemudian akan didistribusi ke 45 anggota DPRD. Susamti menyebut ukuran tiap anggota berlainan, namun standarnya 2,5 meter per pakaian. Mereka dipersilakan menjahit sendiri atau menggunakan jasa tailor.

“Per setel diberi ongkos Rp250 ribu. Tiga setel berarti Rp750 ribu. Ongkos jahit segitu standar (jasa jahit) desa,” katanya.

Sekwan memiliki pertimbangan pemberian ongkos jahit. Yakni supaya tiap anggota DPRD merasa puas. Dulunya, mereka menerima jadi pakaian seragam dari Sekwan.

“Mulai tahun kemarin sudah dengan mekanisme itu (jahit sendiri). Sempat dulunya diberikan jadi. Tidak tahunya banjir komplain. Ada yang enggak nyaman, ukuran salah dan sebagainya. Sehingga malah enggak dipakai,” katanya.

Susamti mengatakan, rekanan belum mengajukan lagi hasil lab untuk dua bahan.

“Personel pengadaannya dari perusahaan itu positif semua (Covid-19). Jadi menunggu sembuh baru diproses lagi. Agak lumayan lama ini. Kami masih menunggu. Soalnya bahan sudah ready pun, masih dijahit secara personal. Itu anggaran 2021. Harapannya segera terealisasi sebelum Desember,” katanya.

Dikatakan bahwa seragam PDH, PSR dan bagi anggota DPRD dianggarkan tiap tahun. Sedangkan pengadaan jas bagi mereka dua kali selama lima tahun menjabat.

“Anggaran tahun ini untuk pengadaan seragam besarannya masih sama dengan tahun lalu. Enggak terkena refocusing,” jelasnya.

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengatakan pengadaan seragam bagi 45 anggota serta unsur pimpinan sesuai aturan yang berlaku. Spesifikasi diatur pula dalam PP. “Kita tidak boleh menunjuk merk. Hanya spesifikasinya saja. Pengadaan seragam memang rutin. Itu diatur juga. Jadi tidak mengada-ada, ujuk-ujuk muncul. Seragam itu dikenakan saat agenda resmi di dewan,” jelasnya.