Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo menilai struktur ekonomi nasional harus terus dialihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi, dan ekspor.
Diketahui, selama ini ekonomi Indonesia lebih dari 55 persennya berasal dari okonsumsi rumah tangga. Maka itu, Presiden mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah terus berfokus dalam menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas.
"Implementasi Undang-undang Cipta Kerja terus kita percepat. Minggu lalu pemerintah telah meluncurkan OSS, Online Single Submission yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, apalagi bagi jenis-jenis usaha yang berisiko rendah. Urusan perizinan, pengurusan insentif dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan dan lebih mudah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya," ungkap Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI, Senin (16/08).
Terkait investasi, Kepala Negara menuturkan bahwa realisasi investasi Indonesia di luar sektor hulu migas dan jasa keuangan, pada periode Januari hingga Juni 2021 mencapai sedikitnya Rp442,8 triliun, dengan rincian 51,5 persen di Luar Jawa, dan 48,5 persen di Jawa.
Jokowi menyebutkan bahwa investasi tersebut mampu menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia. Atas realisasi tersebut, Presiden berharap agar peningkatan investasi dalam beberapa bulan ke depan akan mencapai target yang telah ditentukan, yakni Rp900 triliun. Presiden juga berharap investasi tersebut dapat menciptakan lapangan kerja baru serta menggerakkan perekonomian tanah air.
"Perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama. Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat," ungkapnya.
Presiden juga menyebut saat ini pemerintah tengah mendorong terciptanya ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha guna memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi terutama yang menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Menurut Presiden, transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau akan menjadi perubahan penting dalam perekonomian nasional.
"Konsolidasi kekuatan riset nasional terus diupayakan, agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Sinergi dunia pendidikan dengan industri dan pengembangan kewirausahaan, terus dipercepat melalui Program Merdeka Belajar. Hal ini diharapkan mengakselerasi kualitas SDM nasional, dan sekaligus meningkatkan daya saing industri dan produk dalam negeri," jelasnya.
Perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri, jelas Jokowi, turut menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk itu pemerintah terus menggencarkan program “Bangga Buatan Indonesia” seiring dengan meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global. Tak berhenti di situ, pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital guna meningkatkan produktivitas masyarakat.
Hal tersebut tampak dari peningkatan Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar. Hingga Agustus tahun ini, telah lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM yang bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik. "Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar, dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global. Tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun di tahun 2021," katanya.
