Batanghari, Gatra.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, Jambi rencananya bakal punya gedung baru 2022 nanti. Namun mimpi pembangunan gedung wakil rakyat miliaran rupiah tersebut batal.

Ketua DPRD Anita Yasmin tak menampik adanya rencana pembangunan gedung baru tersebut. Politisi muda PAN ini berujar anggaran pembangunan bersumber dari pinjaman Pemkab Batanghari yang telah disetujui legislatif senilai Rp300 miliar.

"Pinjaman Pemkab ini awalnya waktu Nota Pengantar KUA PPAS disampaikan nilainya 200 miliar disertakan dengan surat. Yang mana pinjaman 200 miliar digunakan untuk pembangunan jalan A dan bangunan B," kata Yasmin kepada Gatra.com, Senin (16/8).

Kemudian menyusul surat Bupati Batanghari lagi. Artinya, sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) barang ini harus diusulkan pemerintah daerah. Dari surat susulan muncul pinjaman tambahan Rp100 miliar, sehingga total pinjaman Pemkab Batanghari senilai Rp300 miliar.

"Dari segi tahapan tidak ada masalah, karena barang ini bergulir dengan baik. Peruntukan tertulis jelas dalam usulan Bupati dan bergulir di DPRD. Artinya barang ini tidak melulu yang diusulkan disetujui," ucapnya.

Ia berkata total pinjaman Pemkab Batanghari senilai Rp300 miliar sudah melalui rapat Banggar (Badan Anggaran) DPRD Batanghari. Dari jumlah Rp100 miliar tambahan pinjaman, ada peruntukan pembangunan gedung baru DPRD Kabupaten Batanghari.

"Nilainya tidak tertuang dalam surat ajuan, cuma nomenklatur judul yang tertuang. Tapi memang semua fraksi menolak pembangunan gedung baru DPRD," ujarnya.

Alasan fraksi-fraksi menolak pembangunan gedung baru, kata Yasmin, belum tepat waktu dan urgensi belum terlalu tinggi. Memang awalnya diperuntukkan gedung paripurna. Mengingat gedung paripurna terlalu kecil dan tidak bisa menampung banyak tamu.

"Karena sebenarnya kita ingin notabene peserta paripurna dari semua lini masyarakat, baik dari BPD, Kades semua hadir. Ruang paripurna sekarang tidak bisa mencakup itu semua," katanya.

Dewan akhirnya berpikir kondisi keuangan dan tingkat urgensi belum tepat untuk pembangunan gedung baru. Makanya semua fraksi sepakat menolak. Meski terjadi penolakan, Dewan tetap mengusulkan dana tersebut untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum, seperti jalan dan lain-lain yang dibutuhkan masyarakat luas.

"Rencana pemerintah untuk pembangunan gedung baru DPRD agar dialihkan seluruhnya kepada pembangunan fasilitas umum," ucapnya.

Menurut matan presenter TVRI ini, pinjaman Pemkab Batanghari harus mendapat rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Sebab hitungan Kemendagri akan lebih valid, ada DSCR (Debt Service Coverage Ratio) dan lain sebagainya.

Lagipula, pinjaman senilai Rp300 miliar belum tentu disetujui Kemendagri RI. Yasmin bilang DPRD Batanghari cuma start awal pinjaman, finishing tetap di Bank. Karena prinsipnya Pemkab pakai Bank daerah, mungkin lebih mudah prosesnya.

"Rekomendasi tetap dari Kemendagri, nanti Kemenkeu bentuknya pemberitahuan. Kita tunggu saja bergulir prosesnya, masih panjang prosesnya," ujarnya.