Jakarta, Gatra.com– Aktivitas “blusukan” telah menjadi bagian dari rutinitas kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Bukan kali pertama, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kembali melakukan “blusukan” ke daerah pemukiman sarat penduduk.
Tepatnya siang tadi, Rabu (18/8), usai menghadiri acara peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-76 MPR RI di Gedung Nusantara IV Komplek DPR/MPR di Jakarta Pusat, Menko PMK bertolak ke daerah Kelurahan Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Bersama iring-iringan yang tidak begitu kentara karena memang hanya diikuti oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Tb A Choesni dan hanya beberapa staf saja, Menko PMK tiba di lokasi disambut Wakil Camat Pulo Gadung Agus Purwanto beserta masyarakat.
Seperti biasa, Muhadjir turun dari mobil langsung menyapa hangat masyarakat. Tanpa mengabaikan protokol kesehatan, memakai masker, dan tidak berkerumun, mereka nampak antusias saling sapa dengan Bapak Menko sambil sesekali menyuarakan keluhan dan harapan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Seraya melanjutkan langkah melewati lorong-lorong sempit diantara rumah penduduk, Muhadjir mendatangi satu persatu rumah warga, sambil membagikan sembako dan masker. Melihat seorang nenek yang tengah duduk di tangga rumahnya yang sangat sempit, ia tak segan menghampiri.
"Nenek usianya berapa? sudah lama tinggal di sini? Tinggal dengan siapa?" demikian sekelumit pertanyaan Pak Menko kepada sang nenek yang telah berusia 70 tahun dan sedang menderita stroke tersebut.
Muhadjir yang mengetahui nenek itu belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan serta identitas kependudukan yang belum sesuai domisili, meminta Wakil Camat Pulo Gadung untuk segera mengurus perubahan identitas KTP nenek asal Magelang, Jawa Tengah itu.
Sebagaimana tujuan kedatangan Menko PMK Muhadjir ke RT 13 RW 10, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, itu sejatinya adalah untuk melihat dan memastikan masyarakat miskin dan rentan telah mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah termasuk hak atas jaminan kesehatan.
Menurut laporan pemangku daerah terkait, dari sekitar 5.000 Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kelurahan Pulo Gadung, sebanyak 792 KK terdata sebagai penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Kunjungan Menko PMK di RT 13, menemukan banyak keluarga yang belum mendapatkan bansos reguler, sementara warga tersebut sangat layak menerima bantuan sosial. Hanya sebagian kecil masyarakat yang menerima Bantuan Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) reguler selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, ditemukan juga sejumlah keluarga yang memiliki Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) sebelumnya mendapatkan bantuan PKH dan/atau Program Sembako, saat ini bantuannya tidak dapat lagi sejak awal tahun 2021
"Menko PMK meminta agar Lurah Pulo Gadung mendata semua warga yang miskin dan rentan, tapi yang benar. Siapa yang miskin, janda, mereka yang susah, seperti tadi yang saya lihat mestinya mereka itu dapat bansos seluruhnya karena masuk warga miskin," tutur Menko PMK di hadapan para pemangku daerah setempat.
Kepada Lurah, Muhadjir berpesan agar warga miskin bisa mendapat jaminan bansos. Untuk memudahkan pendataan, menurutnya, dapat dilakukan dengan cara mengusulkan dan mengurutkan masyarakat yang paling miskin dan sangat membutuhkan.
"Diranking, kemudian dimusyawarahkan di tingkat RT. Kalau sudah didata ini nanti diusulkan agar masuk DTKS sehingga setelah Covid-19 mereka bisa tetap dapat bantuan reguler," katanya.
Sebelum Menko PMK meninggalkan pemukiman tersebut, masyarakat sekali lagi sangat antusias terutama saat Menko PMK membagi-bagikan masker kepada masyarakat. Terlihat bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran pentingnya memakai masker sebagai upaya mencegah penularan Covid-19.
"Semuanya jaga kesehatan. Tetap memakai masker karena kita tahu pandemi Covid-19 ini masih belum usai. Mari bersama-sama berdoa agar pandemi cepat berakhir dan kita bisa kembali pada kehidupan normal seperti sebelumnya," tandas Menko PMK.
