Jakarta, Gatra.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel. Pasalnya, masyarakat masih menghadapi situasi tidak pasti akibat pandemi Covid-19.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal menilai antisipatif saja tidak cukup. Menurutnya, APBN juga mesti bersifat preventif melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Karena antisipatif itu sifatnya lebih pasif. Ketika suatu peristiwa terjadi baru kemudian direspon. Sudah diantisipasi kalau itu terjadi, maka akan direspon seperti ini,” katanya dalam diskusi daring, Jumat (21/8).

Namun, rancangan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 justru menunjukkan penurunan alokasi untuk komponen kesehatan dan perlindungan sosial (perlinsos). Pemerintah mengalokasikan anggaran PEN 2022 sejumlah Rp148,1 triliun untuk kesehatan, atau turun sekitar Rp66,8 triliun dibandingkan 2021 yang mencapai Rp214,9 triliun.

Kemudian, rencana anggaran perlinsos dalam PEN 2022 sebanyak Rp153,7 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan sekitar Rp32,9 triliun daripada pagu anggaran 2021 sebesar Rp186,6 triliun.

“Kalau anggaran dalam PEN untuk kesehatan dan perlinsos diturunkan, bagaimana cara pemerintah mengantisipasi jika gejolak Covid-19 kembali terjadi di tahun 2022. Bukankah ini berarti akan ada tambahan lagi dana yang dibutuhkan untuk kesehatan dan perlinsos,” ujarnya.